Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Gabungan Terhadap Notaris Di Kabupaten Bulukumba Dan Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan

ELISA KARTIKA SIWI, Dr. Rimawati, S.H., M.Hum.

2020 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

PELAKSANAAN PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) GABUNGAN TERHADAP NOTARIS DI KABUPATEN BULUKUMBA DAN KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Oleh Elisa Kartika Siwi1 , Rimawati2 INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang melatarbelakangi sampai saat ini belum dibentuknya Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) gabungan terhadap notaris di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian empiris yang didasarkan pada data primer. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif. Penelitian ini membutuhkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari data lapangan sedangkan data sekunder dari studi kepustakaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non random purposive sampling. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan hal-hal yang melatarbelakangi sampai saat ini belum dibentuknya Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng adalah masih sedikitnya jumlah notaris di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng, dan masih terbatasnya Majelis Pengawas Daerah dari unsur ahli/akademisi. Pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap notaris di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan pemeriksaan secara berkala yaitu setahun sekali. Kata Kunci: Majelis Pengawas Daerah, Pengawasan, Notaris 1 Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2 Dosen Program Pascasarjana Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hukum Universitas Gadjah Mada.

THE IMPLEMENTATION OF JOINT REGIONAL SUPERVISORY BOARD (MPD) SUPERVISION ON NOTARY IN BULUKUMBA AND BANTAENG REGENCIES IN SOUTH SULAWESI PROVINCE By Elisa Kartika Siwi1, Rimawati2 ABSTRACT This study aims to find out and analyze the things that become the background of the Regional Supervisory Board (MPD) has not yet established in Bulukumba and Bantaeng Regencies in South Sulawesi Province. This study also aims to find out and analyze the implementation of the Joint Regional Supervisory Board (MPD) formation on notary in Bulukumba and Bantaeng Regencies in South Sulawesi Province. This type of legal research is an empirical research based on primary data. This legal research is formulated descriptive manner. This research required primary data and secondary data. Primary data were obtained from field data, while secondary data were from literature study. The sampling technique used was non-random purposive sampling. Data analysis in this study implemented qualitative analysis method. Based on the results of the study and discussion, it is concluded that the background to the absence of the Regional Supervisory Board in Bulukumba and Bantaeng Regencies is due to a small number of notaries in both regency, as well as there is still a limited Regional Supervisory Board from experts/academics. The supervision of the Regional Supervisory Board for notaries in Bulukumba and Bantaeng Regencies in South Sulawesi Province is carried out by checking regularly once a year. Keywords: Regional Supervisory Board, Supervision, Notary 1 Student of Master in Notarial Law Program, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada. 2 Lecturer of Master in Notarial Law Program, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.

Kata Kunci : Majelis Pengawas Daerah, Pengawasan, Notaris