PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI LUBUK MALAKO KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PERSPEKTIF OPEN GOVERNMENT

FACHRUR ROZI, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP.

2019 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Nagari Lubuk Malako adalah satu-satunya nagari di Kabupaten Solok Selatan yang menerima penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Sumatera Barat tahun 2018. Selain itu, nagari ini merupakan contoh best practice dalam pembangunan kemandirian nagari melalui pengelolaan tanah ulayat. Pendapatan Asli Nagari (PAN) yang diterima mencapai 2 Miliyar rupiah. Oleh karena itu, salah satu keterbukaan yang diupayakan oleh Pemerintah Nagari Lubuk Malako adalah dalam urusan pengelolaan keuangan. Sebagian besar sumber PAN Lubuk Malako itu diperoleh dari hasil kolaborasi dengan PT. Sumatera Jaya Agro Lestari (PT. SJAL) dalam pengelolaan tanah ulayat. Jika merujuk pada Road Map Sekretariat Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2017-2019 & 2020-2024, dinyatakan bahwa upaya penerapan open government setidaknya dapat memastikan transparansi pemerintahan dan kolaborasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. Pada dasarnya gerakan open government dapat memperkokoh tiga pilar keterbukaan pemerintah, yaitu Transparansi, Partisipasi Publik dan Inovasi. Melalui kekuatan PAN yang dimilikinya itu, Pemerintah Nagari Lubuk Malako telah banyak melakukan berbagai inovasi dalam pembangunan di nagari. Kasus yang terjadi dalam pengelolaan keuangan Nagari Lubuk Malako itu seolah-olah mencerminkan adanya pelaksanaan cita-cita dari gerakan open government. Maka dari itu, penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan keuangan Nagari Lubuk Malako Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dalam perspektif open government. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya keterbukaan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Lubuk Malako dilaksanakan melalui pelayanan langsung kepada masyarakat, media papan pengumuman atau baliho dan pemanfatan teknologi online. Penyampaian infromasi dengan memanfaatkan teknologi online dilakukan melalui Website nagari. Informasi keuangan nagari disampaikan secara detail dan update sesuai dengan siklus anggaran, Unsur kedua yang harus ada di dalam open government adalah partisipatif. Upaya untuk meminta masukan dari masyarakat sudah terlihat dalam proses penetapam status kebun plasma sebagai Tanah Kas Desa (TKD). Kemudian proses penjaringan aspirasi dan partisipasi masyarakat Lubuk Malako juga dilakukan melalui pelaksanaaan forum pembahasan dan pemetaan unit usaha Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Tujuan diselenggarakannya forum ini, agar proses penentuan unit usaha BUMNag bisa sesuai dengan potensi dan kebutuhan nagari. Sehingga dapat menghasilkan pendapatan bagi nagari Unsur terakhir yang harus ada di dalam open government adalah kolaborasi untuk membuat inovasi. Kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Lubuk Malako adalah kolaborasi dengan PT. SJAL dalam pengelolaan tanah ulayat. Tujuannya agar dapat memberikan pendapatan bagi nagari dan dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan nagari. Melalui pendapatan yang diterimanya itu, Pemerintah Lubuk Malako bisa melakukan berbagai inovasi dalam proses pembangunan. Inovasi itu seperti membeli mobil ambulance nagari untuk mempercepat pelayanan kesehatan masyarakat, melakukan renovasi rumah-rumah adat, memberikan beasiswa kepada anak nagari yang miskin dan berprestasi serta memberi tunjangan atau gaji kepada niniak mamak. Upaya keterbukaan pemerintah yang dilakukan oleh Nagari Lubuk Malako itu sedikit mengalami hambatan dan tantangan. Seperti belum tersedianya fasilitas internet kabel yang dapat menunjang optimalisasi keterbukaan pemerintah nagari melalui pemanfaatan teknologi online. Akibatnya dapat memperlambat dan mengganggu proses operasional Website nagari. Hambatan lain adalah besarnya biaya pengadaan fasilitas sarana dan prasarana untuk internet kabel tersebut. Sehingga tidak memungkinkan jika proses pengadaannya hanya dibebankan kepada Pemerintah Nagari Lubuk Malako saja.

Nagari Lubuk Malako is the only Nagari in South Solok Regency that received the West Sumatra Public Information Openness Award in 2018. In addition, this Nagari is an example of best practice in Nagari independence building through the management of ulayat land. Original Revenue of Nagari that we called (PAN) received reached 2 billion rupiahs. Therefore, one of the openness sought by the Government of Nagari Lubuk Malako is in matters of financial management. Most of the PAN Lubuk Malako sources were obtained from the collaboration with PT. Sumatera Jaya Agro Lestari (PT. SJAL) in managing ulayat land. Based on the Indonesian Government's Openness National Secretariat Road Map 2017-2019 & 2020-2024, it is stated that the effort to implement open government at least it can to ensure the government transparency and community collaboration in the administration of government. Basically, the open government movement can strengthen the three pillars of government openness, namely Transparency, Public Participation and Innovation. Through the strength of PAN or Original Revenue of Nagari, the Government of Nagari Lubuk Malako has made many development innovations. In the occurred case of Nagari Lubuk Malako's financial management seems like the reflection in implementation of the ideals of the open government movement. Therefore, this study describes how the financial management of Nagari Lubuk Malako, South Solok Regency, West Sumatra Province from the perspective of open government. The research method used is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the efforts to open up financial management by the Government of Nagari Lubuk Malako are carried out through direct services to the public, media bulletin boards or billboards and online technology. Submission of information by utilizing online technology is done through Nagari's Website. Nagari financial information is delivered in detail and updated in accordance with the budget cycle, the second element that must exist in open government is participatory. Efforts to solicit input from the community have been seen in the process of establishing the status of plasma estates as Tanah Kas Desa (TKD). Then the process of gathering the aspirations and participation of the Lubuk Malako community was also carried out through the holding of a discussion forum and mapping of the Nagari-Owned Enterprises (BUMNag) business unit. The purpose of holding this forum is so that the process of determining the BUMNag business unit can be in line with the potential and needs of the Nagari. So that it can be generating income for the Nagari. The final element that must exist in open government is a collaboration to create innovation. The collaboration carried out by the Government of Nagari Lubuk Malako is a collaboration with PT. SJAL in managing customary land. The goal is to be able to provide income for the Nagari and can be utilized to accelerate Nagari development. Through the income it receives, the Lubuk Malako Government can make various innovations in the development process. These innovations are like buying an ambulance to accelerate public health services, renovating traditional houses, giving scholarships for the underprivileged and qualified children, and giving benefits or salaries to Ninik Mamak. The openness of government efforts undertaken by Nagari Lubuk Malako experienced few obstacles and challenges. Such as the unavailability of cable internet facilities that can support the optimization of the openness of the Nagari government through online technology. As a result, it can slow down and disrupt the operational processes of the Nagari Website. Another obstacle is the large cost of procuring facilities and infrastructure for the cable internet. So it is not possible if the procurement process is only charged to the Government of Nagari Lubuk Malako alone.

Kata Kunci : Pengelolaan keuangan, Pemerintah Lokal, Open government