PERSISTENSI KEBIJAKAN PROTEKSIONISME PERDAGANGAN SEKTOR HORTIKULTURA INDONESIA DALAM KASUS SENGKETA DAGANG DS477/DS478

MOHAMMAD IDHAM B, Dr. Poppy Sulistyaning Winanti, M.P.P, M.Sc,

2020 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Skripsi ini membahas mengenai posisi dan kepentingan Indonesia dalam sengketa dagang produk hortikultura di World Trade Organization (WTO) DS477/DS478 yang bersikeras mempertahankan kebijakan pembatasan impornya. Dengan menggunakan kerangka konsep society-centered approach dalam politik perdagangan, skripsi ini menganalisis pola pembentukan kepentingan dan preferensi kebijakan berbagai kelompok aktor domestik dan keterkaitannya dengan sikap bersikeras yang diambil oleh pemerintah. Melalui metode penelitian empiris-kualitatif, skripsi ini membuktikan lima temuan utama. Pertama, kepentingan kelompok pro-proteksionisme ditransformasikan menjadi tekanan politik yang jauh lebih dominan dibanding kelompok pro-liberalisme. Kedua, kelompok pro-liberalisasi perdagangan hortikultura tidak mentransformasikan kepentingannya secara massif dan terbuka. Ketiga, analisis mengenai institusi politik menunjukkan bahwa berbagai kelompok kepentingan domestik tidak secara langsung terlibat pada proses perumusan kebijakan dan posisi Indonesia dalam sengketa DS477/D478. Keempat, terdapat indikasi adanya kepentingan elektoral sebagian elit tertentu dalam institusi politik untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan populis terkait proteksi perdagangan hortikultura. Kelima, sejak awal perumusan kebijakan ini tidak tidak berdasarkan good regulatory practices (GRP).

This thesis discusses the position and interests of Indonesia in WTO trade dispute DS477 / DS478 which insist on maintaining its import restriction policy on horticultural products. By using the conceptual framework of society-centered approach in trade politics, this thesis analyzes the interests and policy preferences of various domestic groups in relevance to the persistence of Indonesian government. Through empirical-qualitative research method, this thesis proves five main findings. First, the interests of pro-protectionism groups were transformed into political pressures which were more dominant than pro-liberalism groups. Second, the pro-liberalization group of horticultural trade did not transform their interests massively and openly. Third, the analysis of political institutions shows that various domestic interest groups were not directly involved in the policy formulation process and Indonesia's position in the DS477 / D478 dispute. Fourth, there are indications of the electoral interests of certain elite groups in political institutions to formulate and implement populist policies related to the protection of horticultural trade. Fifth, this policy formulation was indeed not based on good regulatory practices (GRP).

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa WTO, Kelompok Kepentingan, Hortikultura, Indonesia / WTO Dispute Settlement, Interest Group, Horticulture, Indonesia