PENAMBAHAN PERSYARATAN NIKAH BEBAS NARKOTIKA DI KABUPATEN NUNUKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

HANISA, Dr. Yulkarnain Harahab, S.H.,M.Si.

2020 | Tesis | MAGISTER HUKUM LITIGASI

Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang pemikiran terkait penambahan persyaratan nikah bebas narkotika di Kabupaten Nunukan, mengetahui dan menganalisis bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap penambahan persyaratan nikah bebas narkotika sebagai persyaratan permohonan nikah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yakni dengan mengkaji data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer berupa Perundang-undangan, surat perjanjian kerjasama, Memorandum of Understanding (MoU) dan surat edaran, bahan hukum sekunder berupa hasil karya para ahli hukum dalam bentuk buku, penelitian ini juga ditunjang dengan hasil wawancara terhadap narasumber yakni akademisi dan instansi pemerintahan yang mengeluarkan aturan penambahan persyaratan nikah di Kabupaten Nunukan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara Kualitatif Hasil penelitian ini memiliki dua kesimpulan. Pertama, Kabupaten Nunukan masuk dalam wilayah perbatasan yang menjadi tempat pintu masuknya jalur peredaran narkotika dan banyaknya permasalahan dan Laporan yang diterima dari pasangan Keluarga yang menjadikan alasan Narkotika sebagai alasan percekcokan dalam rumah tangga, sehingga berakhir dengan perceraian. Kedua, dilihat dari perspektif UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam terhadap Penambahan Persyaratan Nikah Bebas Narkotika, dapat digolongkan sebagai upaya pemilihan pasangan atau peminangan (Khitbah), penambahan persyaratan nikah bebas narkotika ini merupakan penerapan Qawaidul Fiqhiyyah yang dimana penerapannya dilakukan karena adanya kebutuhan dan kemaslahatan yang terjadi di Kabupaten Nunukan.

This thesis aims to find out and analyze the background of thought related to the addition of requirements for narcitics-free marriage in Nunukan district and yet to find out how the perspective of Law Number 1 Of 1974 and the Compilation of Islamic Law to the addition of the requirements of a narcotics free marriage as a requirement for marriage applications. The research method used is normative legal research by reviewing secondary data derived from primary legal material in the form of legislation, cooperation agreement, Memorandum of Understanding (MoU) and circular letters, secondary legal material in the form of the work of legal experts in book form, this research is also supported by some interviews of academicians and government intance that issue the addition of marriage requirements regulations in Nunukan district. Data analysis in this study waconducted qualitative. The results of this study ended with two conclusions. First, Nunukan district is included in the border area where the narcotics distribution route is located and many problems and reports received from family spouses who use Narcotics as a reason for bickering in the household, thus ending in divorce. Second, judging from the perspective of Law No. 1 of 1974 concerning marriage and Compilation of Islamic law on the addition of narcotics free marriage requirements, it can be classified as an effort to select a partner or a marriage (Khitbah). The addition of the requirements for a narcotics free marriage is the application of Islamic legal maxims where the application is carried out because of the needs and benefits that occur in Nunukan district.

Kata Kunci : Persyaratan Nikah, Narkotika, Hukum Islam, MoU