Laporkan Masalah

ANALISIS STAKEHOLDER DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK INTEGRASI PERHUTANAN SOSIAL DI DESA BANYUSOCO GUNUNGKIDUL

FARRAS WIDYA IZADI, Dwiko Budi Permadi, S.Hut., M.Sc., Ph.D.

2020 | Skripsi | S1 KEHUTANAN

Perhutanan Sosial (PS) bertujuan untuk menjadikan masyarakat setempat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan. Pemanfaatan PS dapat dipercepat dengan mengintegrasikan PS dengan perencanaan pembangunan desa. Integrasi ini bertujuan untuk memberi akses kelompok pemegang PS untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Banyusoco. Integrasi PS belum terjadi di Desa Banyusoco. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab belum adanya integrasi PS dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Banyusoco Metode penelitian ini adalah studi kasus untuk memahami fenomena yang ada dengan pendekatan kuantitatif deskripstif. Penentuan informan menggunakan kombinasi purposive sampling dan snowball sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi literatur. Tujuan penelitian dijawab dengan melakukan analisis stakeholder. Analisis stakeholder dilakukan dengan mengidentifikasi stakeholder, mengetahui kepentingan dan pengaruh melalui matriks, mengetahui peran melalui analisis 3R dan hubungan antar stakeholder. Hasil penelitian ini menunjukan ada 6 stakeholder yang terlibat dalam perencanaan pembangunan desa. Pemerintah Desa Banyusoco dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) memegang peranan penting dalam proses perencanaan pembangunan desa, karena memiliki kepentingan, pengaruh dan peran yang sangat tinggi. Kelompok PS yang merupakan bagian dari unsur masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan desa sehingga kepentingan, pengaruh dan peran kelompok PS rendah. Hubungan antara kelompok PS dan Pemerintah Desa Banyusoco juga kurang baik karena tidak ada hubungan yang berlanjut dan kerjasama diantara keduanya. Hal tersebut yang menyebabkan belum adanya integrasi perhutanan sosial dalam perencanaan pembangunan desa. Adanya keterlibatan kelompok PS dan kerjasama Pemerintah Desa Banyusoco dengan kelompok PS dapat memunculkan integrasi perhutanan sosial dalam perencanaan pembangunan desa sehingga kelompok PS mendapatkan manfaat yang lebih besar.

Social Forestry (SF) refers to a program that empowers local communities as they take a major role in forest management. SF expects to improve people's warfare whose process can be accelerated through integration with a village development plan. This integration grants SF subjects access to participate in designing their own village development plan. However, this has yet to be applied in Banyusoco. Thus, the present paper will discuss the cause Banyusco fails to integrate SF with a village development plan. The research is a case study aims to analyze the problem in Banyusoco, conducted by using the descriptive quantitative approach. To determine the interviewees, both purposive and snowball samplings are applied. The data are compiled through interviews and literature studies and processed by applying stakeholder analysis. The analysis covers identifying stakeholders, interest and effect analysis on stakeholders by matrix, finding out stakeholders' involvement through 3R analysis and analyzing the relationships between stakeholders. The results show six stakeholders are involved in Banyusoco's village development plan. Banyusoco's local government and Village's Community Empowering Institution (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa or LPMD) dominate the control over the village development plan, seen as they both share the highest interest and influence whilts holding an important role. On the other hand, SF subjects who largely consist of Banyusoco's local communities are not involved in the planning process, which leads to them having low interest and influence, and an insignificant role. Moreover, SF subjects and Banyusoco's local government do not share a complementing relationship due to the absence of mutual agreement. These result in the failure to integrate SF with the village development plan. Therefore, an agreement needs to be reached between Banyusoco's local government and SF subjects in order to successfully integrate SF with the village development plan, which simultaneously also increases the people's involvement and eventually grants them more benefits in the future.

Kata Kunci : Perhutanan Sosial, Perencanaan Pembangunan Desa, Analisis Stakeholder;Social Forestry, Village Development Plan, Stakeholder Analysis

  1. S1-2020-382863-Abstract.pdf  
  2. S1-2020-382863-Bibliography.pdf  
  3. S1-2020-382863-Tableofcontent.pdf  
  4. S1-2020-382863-Title.pdf