PELINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KARYA TENUN NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI ASET KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MENUNJANG PEREKONOMIAN DAERAH (STUDI KASUS KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN)

MUHAMMAD AKBAR, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.

2020 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui undang-undang hak kekayaan intelektual yang tepat digunakan dalam melindungi tenun sebagai aset kekayaan intelektual serta menganalisis dan mengetahui sejauh mana upaya pemerintah dalam memanfaatkan pelindungan hak kekayaan intelektual tenun Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Timor Tengah Selatan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dari hasil wawancara narasumber serta data sekunder dari penelitian kepustakaan dengan menelusuri data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan metode dokumentasi dan alat berupa studi dokumen. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan undang-undang yang paling tepat digunakan untuk melindungi tenun sebagai suatu barang/produk dengan reputasi, kualitas, serta karakteristik khas yang dapat digunakan sebagai instrumen pembagunan ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan (2) Untuk memanfaatkan pelindungan hak kekayaan intelektual tenun dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, maka Pemerintah seharusnya melaksanakan pelindungan hak kekayaan intelektual tenun menggunakan rezim dan undang-undang yang tepat, melaksanakan kerjasama antar lembaga guna mempercepat dan mempermudah proses komersialisasi tenun, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual tenun yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan.

The research aimed to find out the appropriate laws of intellectual property rights used in protecting weave as intellectual property assets as well as analyzing and knowing the extent of goverment efforts to utilize the protection of East Nusa Tenggara’s weave crafts intellectual property rights in South Central Timor regency in order to increase the regional economic growth. This research is an empirical normative legal research that is conducted by collecting primary data from the interviewees as well as secondary data from library research by tracing secondary data consisting of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material using the documentation method. The data analysis used qualitative analysis to answer the research problem statement. The research result indicates that, (1) The Acts Number 20 Year 2016 concerning Trademark and Geographical Indications is the most appropriate law to protect traditional woven as an item/ product with the reputation, quality, and characteristics that can be used as instruments of economic development in South Central Timor Regency; (2) to utilize the protection of weaving intellectual property rights in increasing regional economic growth, the Government should have to implement the protection of weaving intellectual property rights by using appropriate regimes and laws, implementing the cooperation between institutions to accelerate and simplify the process of commercialization of weaving, and implementing law enforcement against violations of rights weaving intellectual property from South Central Timor Regency

Kata Kunci : Pelindungan, hak kekayaan intelektual, Indikasi Geografis, Hak cipta, Tenun, Timor Tengah Selatan, NTT