RESISTANCE TO CHANGE : Penolakan Masyarakat terhadap Rencana Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berbasis Electronic-Voting di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

FAUZAN HIDAYAT, Prof. Dr. Drs. Haryanto, MA

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Naskah ini merupakan kajian implementasi kebijakan yang berfokus pada resistensi terhadap rencana perubahan kebijakan pemilihan umum kepala desa (Pilkades) dari cara konvensional ke cara elektronik (e-voting). Studi ini dilakukan berawal dari adanya unjuk rasa menolak rencana pelaksanaan Pilkades berbasis e-voting yang dilakukan oleh sejumlah kepala desa dalam Kabupaten Sleman. Sistem e-voting dalam Pilkades bukan merupakan hal baru dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Beberapa kabupaten/kota seperti Jembrana, Boyolali, Pemalang, Musi Rawas dan daerah lainnya telah menerapkan pola baru pemilihan umum di tingkat desa ini tanpa permasalahan yang berarti khususnya berupa resistensi dari masyarakat. Dilihat dari Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Tahun 2018, Sleman merupakan daerah yang berada di wilayah Provinsi dengan IP-TIK tertinggi kedua di Indonesia yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Artinya, secara umum tingkat akseptabilitas masyarakat Sleman terhadap TIK tentu lebih tinggi daripada daerah lainnya. Namun, kemunculan resistensi terhadap rencana penggunaan teknologi dalam sistem Pemilu ini menjadi tanda tanya yang perlu untuk dikaji faktor penyebabnya. Penelitian ini menggunakan metode desktriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan apa yang diungkapkan oleh informan terhadap suatu fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam menyikapi rencana pelaksanaan pilkades dengan sistem e-voting tersebut. Berdasarkan hasil kajian ini ditemukan dua kategori sebab penolakan yaitu: alasan objektif dan alasan subjektif, diantaranya : (1) Alasan objektif : Tidak Mudah, Ancaman Ekonomi, Merusak Tata Nilai Regulasi, dan Takut Kehilangan Status dan Kekuasaan. (2) Alasan Subjetif : Takut Gagal, Merusak Tata Nilai Budaya, dan Kepercayaan yang Rendah. Beberapa alasan tersebut selaras dengan sembilan sebab timbulnya resistance to change sebagaimana yang dikemukakan oleh Gary A. Yukl dalam bukunya yang berjudul "Leadership in Organization" (2010). Sembilan sebab timbulnya resistance tersebut penulis jadikan sebagai landasan teori dalam mengkaji faktor penolakan terhadap kebijakan Pilkades e-voting ini.

This research is a study of policy implementation that focuses on resistance to the changes in pattern of village heades general election (pilkades) policy from the conventional to the electronic way (e-voting). The study began with a demonstration against this policy conducted by a number of village heads in Sleman Regency. The e-voting system in the Pilkades is not a new thing in the history of democracy in Indonesia. Some districts/cities such as Jembrana, Boyolali, Pemalang, Musi Rawas and other regions have implemented this new pattern of elections at the village level without any significant problems especially in the form of resistance from the community. Based on Development of Information and Communication Technology (IP-ICT) Index in 2018, Sleman is an area in the province with the second highest IP-ICT in Indonesia, Yogyakarta Special Region (DIY). That is, in general the level of acceptability of the people of Sleman to ICT is certainly higher than other regions. However, the emergence of resistance to the planned use of technology in the Election system is a question mark that needs to be examined for its causes. This study uses a qualitative descriptive method, namely by describing what is expressed by the informant of a phenomenon that occurs in the midst of the community in addressing the planned implementation of the election with the e-voting system. Based on the results of this study found two categories of reasons for resistantion, namely: objective reasons and subjective reasons, including: (1) objective reasons: Not Easy, Economic Threats, Damaging Regulatory Values, and Fear of Loss of Status and Power. (2) Subjetive Reasons: Fear of Failure, Damaging Cultural Values, and Low Trust. Those reasons are in harmony with the nine causes of the resistance to change as stated by Gary A. Yukl in his book entitled "Leadership in Organization" (2010). The nine reasons for the emergence of resistance are made by the author as a theoretical basis in studying the resistance factor of the e-voting election policy.

Kata Kunci : Kata Kunci : resistensi, e-voting, pilkades, perubahan, kebijakan/ resistance, e-voting, pilkades, change, policy