KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS UPAH PROSES PEKERJA YANG STATUS PERJANJIAN KERJANYA DEMI HUKUM TELAH BERALIH DARI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU MENJADI PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU

SULTAN FAUZAN HANIF, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum

2020 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pengaturan hak atas upah proses pekerja yang perjanjian kerjanya demi hukum telah beralih dari PKWT menjadi PKWTT dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan di Indonesia. Tujuan lainnya yaitu mengetahui dan menganalisis penerapan hak atas upah proses pekerja yang perjanjian kerjanya demi hukum telah beralih dari PKWT menjadi PKWTT dalam putusan-putusan pengadilan hubungan industrial di Indonesia ditinjau dari asas kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara narasumber terhadap Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, pengawas ketenagakerjaa, dan akademisi di bidang hukum ketenagakerjaan. Teknik pengumpulan data studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dari narasumber dilakukan melalui wawancara berdasakan pedoman wawancara. Data dianalisis secara kualitatif yang dihadirkan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak atas upah proses pekerja yang perjanjian kerjanya demi hukum telah beralih dari PKWT menjadi PKWTT dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan di Indonesia belum memenuhi asas kepastian hukum. Penerapan hak atas upah proses pekerja yang perjanjian kerjanya demi hukum telah beralih dari PKWT menjadi PKWTT dalam putusan-putusan pengadilan hubungan industrial di Indonesia di Indonesia belum memenuhi asas kepastian hukum. Hal ini disebabkan oleh penggunaan pertimbangan dengan alasan kebiasaan yang kurang tepat sehingga terlalu menyederhanakan permasalahan dan perbedaan pemahaman mengenai kapan beralihnya PKWT menjadi PKWTT

Abstract The research aim to know and analyze regulation of the right of process wage of employee who his/her employment agreement lawfully has switched from Fixed-Term Employment Agreement (PKWT) to Permanent Employment Agreement (PKWTT) in Legal Certainty Perspective. The other purposes is know and analyze how the application of process wage for employee whose his/her employment agreement has switched from PKWT to PKWTT on Industrial Relation Court Verdict in Legal Certainty Perspective. This research is a descriptive normative research. The research is conducted by library research and supported by interviewing expertises such as Industrial Relatian Judges, State Employment Observer, and Lecturer in Labour Law. Library research is conducted to collect and find Primary, secondary, and tertiary law material. Collecting data from the informants is conducted by informant interview. Data is analyzed by qualitative and presented in descriptive form. The Result of this research shows that the right of process wage of employee whose his/her employment agreement has switched from PKWT to PKWTT in Indonesian Employment Law has not fullfilled Legal Certainty Aspect. Application of the right of process wage of employee whose his/her employment agreement has switched from PKWT to PKWTT on Industrial Relation CourtVerdict has nott fullfill Legal Certainty Aspect. This is due to the inaccurate usage of as a legal reason that simplifies the case and the difference in understanding actual time of the change of PKWT into PKWTT.

Kata Kunci : kepastian hukum, upah proses, perjanjian kerja