Menuju Demokrasi Inklusif: Peran KPU Provinsi Sumatera Barat dalam Mempersiapkan Aksesibilitas dan Mendorong Hak Pilih Difabel di Pemilu Serentak 2019

Reva Oktora, Theresia Octastefani, M.A.P, M.Pol.Sc

2020 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan peran konkret yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dalam mempersiapkan aksesibilitas dan mendorong hak pemilih difabel di pemilu serentak 2019. Untuk menganalisis peran KPU secara lebih mendalam, penulis menggunakan konsep dari James, et al (2019) mengenai badan penyelenggara pemilu. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif, maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui (1) magang selama 1,5 bulan; (2) observasi; (3) diskusi; (4) studi pustaka dengan menelaah jejak dokumentasi, notulensi rapat dan risalah kegiatan serta (5) wawancara mendalam dengan beberapa narasumber kunci yang terlibat langsung didalamnya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat telah berperan dalam meningkatkan aksesibilitas dengan melakukan sosialisasi berdasarkan SK KPU RI, tetapi belum maksimal melakukan inovasi pendekatan dengan pemilih difabel karena KPU masih mengutamakan pemilih pemula dan perempuan. Peran yang dilakukan KPU Sumatera Barat hanyalah sebatas implementor program yang telah dirancang oleh KPU RI berdasarkan relasi top-down. Meskipun demikian, hal ini tidak menyurutkan partisipasi pemilih difabel Sumatera Barat, terbukti dalam pemilu serentak 2019 partisipasi pemlih difabel mengalami peningkatan sebesar 65% dari 41% di Pilkada 2015. Peningkatan partisipasi ini disebabkan karena ketertarikan difabel terhadap isu politik. Secara keseluruhan KPU Sumatera Barat telah melaksanakan tujuh dimensi yang harus dimiliki penyelenggara pemilu menurut James, et al, meskipun masih banyak yang harus ditingkatkan, terutama membangun dimensi aktor eksternal dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah khususnya Dinas Sosial dan komunitas-komunitas difabel Pro Demokrasi sehingga dapat bersama-sama memberikan pendidikan politik untuk mencerdaskan pemilih difabel dan menciptakan demokrasi inklusif di Sumatera Barat.

This study has objective to describe the concrete role carried out by the West Sumatra Provincial General Elections Commission in preparing the accessibility and encouraging voters' voting rights in 2019 general election. To obtain comprehensive research results, then the authors use qualitative research methods. As for the collection of data carried out through (1) a magazine for 1.5 months; (2) observation, (3) discussion; (4) study the library by examining the documentation, minutes of meeting, and among the activities and (5) in-depth interviews with several key sources involved. The results of this study concluded that t the West Sumatra Provincial General Elections Commission has played a role in increasing accessibility by conducting socialization based on the Indonesian General Elections Commission Decision, but not yet maximally approaching innovations with voters with disabilities because the Indonesian General Elections Commission still prioritizes voter selection and women. The role carried out by the West Sumatra Provincial General Elections Commission is only limited to the program implementers that have been designed by the Indonesian General Elections Commission based on top-down relations. Nevertheless, this did not dampen the participation of disabled voters in West Sumatra, as evidenced in the simultaneous elections in 2019, the participation of people with disabilities experienced an increase of 65% from 41% in the 2015 elections. According to James, et al, the dimensions that must be owned by election organizers, although there are still many things that need to be improved, especially to build the dimension of external actors by collaborating with the government, especially the Social Service and Pro-Democracy diffable communities so that they can jointly provide political education to educate voters the disabled and creating inclusive democracy in West Sumatra.

Kata Kunci : Hak Pilih, Pemilih Difabel, Pemilu Serentak 2019, Peran KPU