Evaluasi Kehutanan Sosial di Kabupaten Boyolali

HAJAR KESAWA JATI, Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.; Dr. Rohman, S.Hut., M.P.

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU KEHUTANAN

Permasalahan di Desa Gondanglegi, Kabupaten Boyolali antara lain adalah kurang tanah, kepadatan penduduk yang tinggi dan 60,57% masyarakatnya tingkat kesejahteraannya masuk kriteria pra sejahtera. Pemecahan masalah tersebut Pemerintah mengeluarkan P.39/2017 tentang perhutanan sosial yang merupakan salah satu bagian dari tiga pilar kebijakan pemerataan ekonomi (lahan, kesempatan dan sumber daya manusia). Tujuan perhutanan sosial untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan. Pada Bulan November 2017 sebanyak 223 telah memperoleh SK izin Perhutanan sosial seluas 295 Ha. Perlunya evaluasi untuk mengetahui kinerja pelaksanaan apakah sudah optimal atau belum. Tujuan penelitian adalah mengetahui ketepatan pemberian IPHPS dilihat dari aspek nilai tekanan penduduk dan mengetahui kesesuaian pelaksanaan IPHPS berdasarkan P.39/2017. Jenis penelitian ini termasuk penelitian evaluasi yang menggunakan metode survey. Lokasi penelitian di Desa Gondanglegi, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali. Responden dipilih secara acak sederhana. Terseleksi responden untuk menunjang perhitungan tekanan penduduk sebanyak 31 responden dan sebanyak 57 responden untuk pelaksanaan IPHPS yang terbagi dalam Kelompok Tani Wono Makmur I dan Wono Makmur II. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran dan informasi pelaksanaan IPHPS berdasar variabel dan indikator yang telah ditetapkan. Hasil penelitian nilai tekanan penduduk di Desa Gondanglegi sebesar 7,38 yang berimplikasi rendahnya nilai daya dukung lahan pertanian sebesar 0,135, artinya terjadi tekanan penduduk karena TP > 1. Oleh karena itu sudah tepat sasaran masyarakat Desa Gondanglegi mendapat SK IPHPS. Hasil evaluasi kesesuaian pelaksanaan IPHPS berdasarkan P.39/2017 variabel yang sudah sesuai dengan P.39/2017 dan diketahui oleh petani pemegang IPHPS di KTH Wono Makmur I dan KTH Wono Makmur II adalah: luas, jangka waktu dan larangan IPHPS. Sementara terdapat 6 (enam) variabel yang belum sesuai dengan P.39/2017, yakni: 1) hak pemegang IPHPS; 2) kewajiban pemegang IPHPS; 3) pendampingan; 4) Pembiayaan; 5) Monitoring dan evaluasi; 6) Pembinaan dan fasilitasi. Hasil Penilaian kelembagaan berdasarkan Permenhut Nomor 57 Tahun 2014 Kedua KTH masuk pada kategori KTH kelas pemula. Evaluasi yang dapat dilakukan di KTH kelas pemula adalah dengan pembinaan pada aspek kelembagaan, kawasan dan kelola usaha agar menjadi organisasi petani yang kuat.

Problems in Gondanglegi Village, Boyolali Regency, among others are lack of land, high population density and 60,57% of the community's welfare level are in the criteria of pre-prosperity.Solving these problems The government issued regulation P.39/2017 about social forestry, which is one of the three pillars of economic equality policies (land, opportunities and human resources). The purpose of social forestry is to reduce land tenure inequality. In November 2017, 223 people had obtained social forestry permits covering an area of 295 Ha. Evaluation is needed to find out whether the implementation performance is optimal or not. The purpose of this study was to determine the accuracy of IPHPS granting in terms of the value of population pressure and to determine the suitability of IPHPS implementation based on P.39/2017. This type of research includes evaluation research that uses survey methods. The research location was in Gondanglegi Village, Klego Sub-district, Boyolali Regency. Respondents were selected by simple random sampling. Selected respondents to support the calculation of population pressure as many as 31 respondents and as many as 57 respondents for the implementation of IPHPS which are divided into Farmers Groups Wono Makmur I and Wono Makmur II. Data analysis was carried out descriptively to get an overview and information on the implementation of IPHPS based on predetermined variables and indicators. The results of the study the value of population pressure in the Village Gondanglegi of 7.38 which implies a low value of the carrying capacity of agricultural land by 0.135, meaning that there is population pressure due to TP> 1. Therefore, it is right on target that the people of Gondanglegi Village get IPHPS. The results of the evaluation of the suitability of IPHPS implementation based on P.39 / 2017 variables that are in accordance with P.39 / 2017 and are known by farmers holding IPHPS in KTH Wono Makmur I and KTH Wono Makmur II are: area, duration and prohibition of IPHPS. While there are 6 (six) variables that are not in accordance with P.39 / 2017, namely: 1) IPHPS holders' rights; 2) obligations of IPHPS holders; 3) assistance; 4) Financing; 5) Monitoring and evaluation; 6) Guidance and facilitation. The results of the institutional assessment based on Permenhut Number 57 Year 2014 both KTH included in the KTH category of beginner class. Evaluation that can be done in KTH beginner class is with guidance on institutional, regional and business management aspects to become a strong farmer organization.

Kata Kunci : Kehutanan sosial, tekanan penduduk, evaluasi;Social forestry, population pressure, evaluation