PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) RIFKA ANNISA WOMEN'S CRISIS CENTER DI DALAM MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN KORBAN PERKOSAAN

RIZKI NINDITA AYU M, Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Tingginya tingkat tindak pidana perkosaan di Indonesia sudah mencapai batas mengkhawatirkan dimana tercatat oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan pada tahun 2016-2018 tercatat ada 8.797 kasus perkosaan yang mana merupakan 52% dari total kasus kekerasan seksual yang tercatat dalam kurun waktu tersebut. Sayangnya kasus yang tercatat ini bukanlah keseluruhan kasus yang memang terjadi di Indonesia. Rendahnya tingkat lapor korban perkosaan merupakan faktor utama tidak terintegrasinya pencatatan kasus perkosaan. Di balik itu lemahnya payung hukum penjamin kepentingan korban perkosaan menahan keberanian korban untuk mengungkap kejahatan yang dialaminya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji siasat Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Rifka Annisa Women's Crisis Center dalam memperjuangkan kepentingan korban perkosaan di tengah keterbatasan payung hukum dalam melindungi korban perkosaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statutory approach), yakni dilakukan dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Analisis hasil penelitian ini merupakan analisis kualitatif yang dilakukan dengan menggabungkan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan data yang diperoleh dari lapangan. Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa Women's Crisis Center berperan penting dalam mendampingi korban perkosaan yang mana korban perkosaan dalam keadaan tidak mampu secara psikis dengan memberikan pendampingan psikologis sehingga diharapkan korban mampu berdaya untuk bisa bertindak dan bertanggungjawab atas keputusan dan tindakannya. Peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa Women's Crisis Center dalam lingkup penegakan hukum sangat membantu korban perkosaan untuk mendapatkan hak yang semestinya didapat meskipun hukum yang menjamin kepentingan korban perkosaan belum sepenuhnya berpihak pada korban perkosaan.

The high level of rape crime in Indonesia has reached alarming limits where recorded by the National Commission on Violence in 2016-2018 there were 8,797 rape cases which accounted for 52% of the total sexual violence cases recorded during this period. Unfortunately this recorded case is not the whole case that did occur in Indonesia. The low level of reporting of rape victims is a major factor in the integration of rape case records. Behind that the weak legal protection guarantor of the interests of rape victims withholds the courage of victims to expose the crimes they experienced. Based on this, this study aims to examine the strategy of the Non-Governmental Organization Rifka Annisa Women's Crisis Center in fighting for the interests of rape victims amid the limitations of the legal protection in protecting rape victims. This research is a descriptive legal research using the statutory approach, which is carried out by examining laws relating to the legal issues under study. Analysis of the results of this study is a qualitative analysis carried out by combining data obtained from library studies with data obtained from the field. The Non-Governmental Organization Rifka Annisa Women's Crisis Center has an important role in assisting victims of rape in which the victims of rape are psychologically incapacitated by providing psychological assistance so that victims are expected to be able to act and be responsible for their decisions and actions. The role of the Non-Governmental Organization Rifka Annisa Women's Crisis Center in the area of law enforcement is very helpful for victims of rape to get the rights they should have, even though the law that guarantees the interests of rape victims is not fully in favor of rape victims.

Kata Kunci : perlindungan hukum, korban perkosaan, Lembaga Swadaya Masyarakat