SITA UMUM YANG DI ATASNYA TERDAPAT SITA PIDANA

SOEDESON TANDRA, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S; Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum.

2020 | Disertasi | DOKTOR ILMU HUKUM

Tujuan Penelitian Disertasi ini adalah untuk menganalisis tentang pengaruh sita pidana atas sita umum terhadap penyelesaian boedel pailit, menganalisis tentang putusan pengadilan terhadap perkara yang berkaitan dengan sita umum yang di atasnya diletakkan sita pidana, menjelaskan tentang upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh Kurator untuk mengangkat sita pidana atas boedel pailit, dan memberikan pedoman tentang bagaimana pengaturan di masa mendatang terkait sita umum yang diatasnya diletakkan sita pidana. Disertasi ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (statute based approach) dan putusanputusan pengadilan (case based approach). Metode normatif ini mengacu pula kepada penelitian yang mengarah kepada prinsip-prinsip kepailitan, khususnya berkaitan dengan keberadaan doktrin-doktrin dalam hukum perdata sebagai landasan hukum kepailitan, dan doktrin-doktrin hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan sita pidana. Sita pidana dianggap lebih didahulukan daripada sita umum. Bahkan, sita pidana tetap dapat dilakukan meskipun barang tersebut telah dilakukan sita umum oleh Kurator. Yang dijadikan landasan adalah asas kepentingan hukum publik lebih diutamakan daripada hukum keperdataan. Tujuan dari penyitaan dalam pidana itu sendiri adalah untuk kepentingan pembuktian baik dari penyidik, penuntutan, dan pembuktian di persidangan, sedangkan sita umum adalah untuk kepentingan para Kreditor sesuai dengan asas paritas creditorium dan pari passu prorata parte. Untuk mengangkat sita pidana atas boedel pailit, Kurator dapat menempuh upaya hukum dengan cara mengajukan permohonan pencabutan pemblokiran yang dilakukan Kepolisian sebagai penyidik. Terhadap pemblokiran atas boedel pailit, Kurator mengirim surat permohonan pencabutan pemblokiran atas Sertifikat serta menghapus blokir yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional di wilayah lokasi boedel pailit yang disita secara pidana. Namun bila ternyata gagal dalam melakukan upaya tersebut, Kurator dapat melakukan upaya hukum berupa mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga pada pengadilan negeri. Tindakan penegakan hukum untuk melakukan penyitaan khususnya terkait sita umum yang di atasnya diletakkan sita pidana di masa depan perlu revisi terhadap Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang lebih jelas dan tegas agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap harta pailit yang berada dalam status blokir yang berakibat tidak dapat dibereskan. Revisi diharapkan juga memuat ketentuan yang melarang penegak hukum untuk melakukan pemblokiran terhadap harta pailit yang telah terdaftar sebagai harta pailit.

The objectives of thesis research is to analyse about the influence of the seized criminal over the general seized against the settlement of bankruptcy Boedel, analyzing about a court ruling on matters relating to the public seized on which it was laid Criminal seized, explained about any legal remedy that can be done by the curator to raise criminal seized over Boedel bankruptcy, and provide guidance on how future arrangements related to the general seized on which was laid seized Criminal. This dissertation uses normative research methods. Normative research is a study that refers to the legal norms found in the of based approach and case-based approach. This normative method refers also to research that leads to bankruptcy principles, especially with regard to the existence of doctrines in civil law as the basis of bankruptcy law, and the doctrines of criminal law, in particular With respect to criminal seized. Criminal seized is considered more precedence than general seized. In fact, criminal seized can still be done even though the goods have been carried out general seized by the curator. The foundation is the basis of public law interests take precedence over the law of civil rule. The purpose of the seizure in criminal itself is for the benefit of the good proving of investigators, prosecution, and proving at the trial, while the general Sita is for the benefit of the creditors in accordance with the principle of parity creditorium and pari passu Prorated parte. To raise criminal arrest over Boedel bankrupt, the curator may pursue a legal effort by applying for the police to revoke the blocking carried out as an investigator. Against the blocking of the Boedel bankruptcy, the curator sends a letter of application for the blocking of the certificate as well as removing the block addressed to the National Land Agency in the location of the Boedel bankrupt area which is criminally seized. However, if it fails to make such efforts, the curator may make a legal attempt in the form of submitting a lawsuit to a commercial court in a district court. The Act of Law enforcement to do confiscation specifically related to the public seized on which it was laid the criminal arrest in the future need revision to the law No. 37 year 2004 which is clearer and resolute in order to provide legal protection against That are in a block state that could not be dealt with. The revision is expected to also contain provisions that prohibit law enforcement to block the bankrupt property that has been registered as a bankrupt property.

Kata Kunci : Kepailitan, Sita Umum, Sita Pidana