The Implementation of Legal Aid in Indonesia Case Study: POSBAKUM PN Bale Bandung

FAKHRI AHMAD M, Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 dan pelaksanaan POSBAKUM dalam melayani keadilan bagi orang-orang yang tidak mampu. untuk membayar bantuan hukum di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A. Sementara diskusi tentang topik ini masih terbatas, dengan mendekati masalah bagaimana orang internasional mendesak untuk mengeluarkan Bantuan Hukum berdasarkan aspek Hak Asasi Manusia dan urgensi Pemerintah Indonesia untuk membuat seperangkat Peraturan tentang Bantuan Hukum, itu bisa menjadi entri poin bagi para sarjana hukum untuk menangani masalah yang sama. Meskipun demikian, penelitian hukum ini bertujuan untuk memberikan referensi untuk studi masa depan. Berdasarkan masalah utama yaitu pelaksanaan Bantuan Hukum di Indonesia, penelitian hukum ini akan menganalisis mengapa dan bagaimana Pemerintah Indonesia dapat mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini, dalam rangka menciptakan lingkungan yang baik dari sistem peradilan hukum dan pidana. Penelitian hukum ini adalah studi hukum yuridis normatif-empiris. Ini akan memimpin melalui analisis berdasarkan instrumen hukum yang relevan, buku, jurnal dikombinasikan dengan studi lapangan dan wawancara dengan lembaga terkait dan responden. Setelah meneliti semua bahan yang dibutuhkan seperti legislasi, buku, jurnal dan wawancara dan menganalisis masalah tersebut. Penelitian hukum ini memberikan jawaban bahwa masalah POSBAKUM dalam melakukan Bantuan Hukum di pengadilan tidak jauh dari kurangnya empati dari para advokat dan ketidakpastian sistem anggaran untuk Lembaga Bantuan Hukum yang harus diklarifikasi oleh Pemerintah Indonesia .

This legal research is aimed to to know the Role of Post of Legal Aid (POSBAKUM) based on Law number 16 of 2011 concerning about Legal Aid and Supreme Court Regulation Number 1 Year 2014 and implementation of POSBAKUM in serving the justice for people who are unable to pay for a legal assistance in Bale Bandung District Court Class 1A. While the discussion of this topic is still limited, by approaching the issue of how the internationals urge to issue a Legal Aid based from Human Rights aspect and the urgencies of Indonesian Government to make a set of Regulations concerning Legal Aid, it could be an entry point for any legal scholars to deal with the same issue. Nevertheless, this legal research is aimed to give reference for future studies. Based on the primary issue that is the execution of Legal Aid in Indonesia, this legal research will analyze on why and how can the Indonesia Government take an action to overcome this issue, in order to create a workable environment of legal and criminal justice system. This legal research is juridical normative-empirical legal study. It will lead through analyzing based on the relevant legal instrument, books, journals combined with field study and interview with related institution and respondent. After scrutinizing the all the materials needed such as legislations, books, journals and interview and analyzing such issue. This legal research gives an answer that the problems of POSBAKUM in performing Legal Aid in the court are not far from the lack of empathy from the advocates and the uncertainty of the budgetary system for the Legal Aid Institution that have to be clarify by the Indonesian Government.

Kata Kunci : Legal Aid, POSBAKUM, District Court