PENEGAKAN SANKSI PIDANA KETENAGAKERJAAN DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN

BUDI AKSONI, Murti Pramuwardhani Dewi, S.H., M.Hum.

2020 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian tesis dengan tema hukum ketenagakerjaan dengan judul Penegakan Sanksi Pidana Ketenagakerjaan dalam Pemenuhan Kewajiban Pengesehan Peraturan Perusahaan. Tujuan penelitian ini yaitu untu mengetahui dan menganalisis (1) Alasan-alasan perusahaan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta belum mengajukan permohonan pengesahan peraturan perusahaanya kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk di Daerah Istimewa Yogyakarta, (2) Alasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak melakukan penegakan sanksi pidana terhadap perusahaan di wilayah Daerah Istimewa Yogayakarta yang tidak mengajukan permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, penelitian hukum normatif empiris dilakukan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Lokasi penelitian ini di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan responden Penyidik Pegawai Negeri Sipil, direktur CV. Titian Bangun Sarana dan Manager PT. Lembu Leluasa (Oxen Free). Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa alasan pengusaha di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mengajukan permohonan pengesahan peraturan perusahaan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk Di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dari faktor pengusaha yakni ketidaktahuan, dan faktor dari penegak hukum yakni lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi pidana yang tidak berjalan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa tidak dilakukannya penegakan sanksi pidana terhadap perusahaan yang tidak mengajukan permohonan pengesahan peraturan perusahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman, Pertama dari struktur hukum yakni adanya penyesuaian diluar hukum, jumlah Pengawas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang tidak mencukupi dan struktur dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang juga merupakan Pengawas ketenagakerjaan. Kedua dari substansi hukum tidak sinkronnya Undang-Undang ke Peraturan Pelaksanaan, tidak sesuai dengan asas Principles Of Legality dan penerapan sanksi pidana yang seharusnya tidak digunakan. Ketiga budaya hukum masyarakat yang apatis terhadap haknya dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan.

This research aims to find out and analyze (1) the reasons why companies in Yogyakarta have not submitted the endorsement of company regulation to the Minister or designated official in Yogyakarta, and (2) the reasons why Civil Servant Investigator in Department of Manpower and Transmigration in Yogyakarta do not enforce criminal sanction against companies in Yogyakarta that do not submit the application of company regulation endorsement. This is normative-empirical study that was carried out by doing field research to obtain primary data and library research to obtain secondary data. The research location is in Yogyakarta with respondents are Civil Servant Investigator, the Director of CV. Titian Bangun Sarana, and the Manager of PT Lembu Leluasa (Oxen Free). Data were analyzed qualitatively. Based on the results and discussions shows that the reasons why business actors in Yogyakarta did not submit the application for company regulation endorsement to the Minister or designated official in Yogyakarta is because the ignorance of business actors and poor supervision and enforcement of criminal sanction by law enforcer. Furthermore, based in the results and discussions shows that by not enforcing criminal sanction against company that do not submit application for company regulation endorsement, seen from the theory of legal system by Lawrence M. Friedman are the adjustment outside the law from the legal structure; insufficient number of Civil Servant Investigator; the structure of the Civil Servant Investigator who also acts as labor supervisor. Subsequently, the reasons according to legal substance are the inconsistency of Regulations and its implementing regulations; inconsistency with principle of legality; and the criminal sanction that should not be enforced. The legal culture of society which is apathetic towards its rights due to the low level of education is also a reason.

Kata Kunci : Penegakan, Sanksi Pidana, Peraturan Perusahaan