Analisis Regulasi dan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Final atas Usaha Jasa Konstruksi Ditinjau dengan Asas Ease of Administration di Kabupaten Sleman

MYSDWINTIA, Anugrah Anditya, S.H., M.T.

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa asas Ease of Administration dalam kebijakan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) atas usaha Jasa Konstruksi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris-normatif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dengan wawancara kepada fiskus dan pelaku usaha di bidang Jasa Konstruksi serta penelitian kepustakaan. Keseluruhan data dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Indonesia saat ini sedang giat-giatnya melakukan pembangunan infrastruktur dan gedung-gedung di berbagai wilayah. Di wilayah D.I. Yogyakarta, pendapatan pajak dari sektor jasa konstruksi menjadi salah satu penyumbang pendapatan perpajakan terbesar. Hal ini didukung dengan daerah D.I. Yogyakarta sendiri yang menjadi sasaran investor untuk pengembangan properti. Proyek-proyek gedung dan infrastruktur ini digarap oleh perusahaan jasa konstruksi, baik berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta, maupun perusahaan asing. Karena itu, peran perusahaan jasa konstruksi di Indonesia sangatlah penting, namun, bagi wajib pajak yang berbentuk badan, pajak merupakan suatu beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Untuk itu, pemerintah melakukan terobosan dengan menerapkan sistem pengenaan PPh yang bersifat final. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Regulasi yang sudah mengatur terkait PPh final atas Usaha Jasa Konstruksi saat ini adalah PP Nomor 51 Tahun 2008 s.t.d.t.d. PP Nomor 40 Tahun 2009. Pengenaan tarifnya dibedakan berdasarkan jenis Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dimiliki oleh badan usaha Jasa Konstruksi. Sampai dengan saat ini, tidak keseluruhan dari pihak-pihak dalam usaha jasa konstruksi telah diatur terkait kewajiban perpajakannya didalam regulasi, baik dari segi administrasi maupun proseduralnya serta dengan adanya metode pembayaran dengan menggunakan fasilitas bank, membuat ketentuan perpajakannya harus disesuaikan dengan pelaksanaannya agar tidak terjadi multitafsir dan kekosongan hukum. Oleh karena itu, PPh Final atas Usaha Jasa Konstruksi ini kemudian akan dikaitkan dengan asas Ease of Administration karena asas ini bertujuan untuk meningkatkan tax compliance dari Wajib Pajak. Untuk itu, diharapkan agar Direktorat Jenderal Pajak agar dapat melakukan evaluasi atas regulasi tersebut sehingga dapat memenuhi asas ease of administration tersebut. Didalam penelitian ini, ditemukan bahwa regulasi dari PPh Final atas Usaha Jasa Konstruksi tidak memenuhi asas ease of administration berdasarkan hukum Indonesia. Administrasi perpajakan yang telah diatur dalam regulasi tidak memenuhi keseluruhan unsur-unsur dari asas Ease of Administration.

This research aimed to discover and analyze ease of administration basis of Final Income Tax in construction services business sector. This research conducted the normative empirical method. The data collected from field study with interview method with fiscus and business actors in construction service along with literature study. The data were analyze qualitatively and presented in descriptive. Indonesia is currently actively working to build infrastructure and buildings in various regions. In D.I. Yogyakarta, revenue from construction sector has become one of the biggest contributor of tax revenue. This is supported by D.I. Yogyakarta that become investor target to develop property. Especially in Sleman Regency which currently has a lot of apartment popping up for students. The building and infrastructure projects are carried out by construction service companies, both in the form of State-Owned Enterprises (BUMN), private companies, and foreign companies. Therefore, the role of construction service companies in Indonesia is very important, but unfortunately, for corporate taxpayers, taxation is a burden that can reduce corporate profits. To that end, the Government has made a breakthrough by implementing a Final Tax Imposition system. This policy is expected to increase compliance and provide convenience in fulfilling tax obligations by taxpayers. The current regulations governing the Final Income Tax on Construction Services Businesses currently are PP No. 51 Tahun 2008 jo. PP No. 40 Tahun 2009. The imposition of tariffs is distinguished by the type of Business Entity Certificate (SBU) owned by the Construction Services business entity. Until now, not all parties in the construction services business have been regulated in relation to their tax obligations in regulations, both in terms of administration and procedural terms. then, in the presence of payment method by bank facility, it made the regulation of taxation should be adjust to the implementation. Therefore, the Final Income Tax on Construction Services Business will then be associated with the principle of ease of administration because this principle aims to increase tax compliance of taxpayers. For this reason, it is expected that the Directorate General of Taxes can evaluate the regulation so that it can meet the principle of ease of administration. In this research, it was found that the regulation of the Final Income Tax on Construction Services Business does not meet the principle of ease of administration based on Indonesian law. Tax administration that has been regulated in regulations does not meet all the elements of the ease of administration principle.

Kata Kunci : Jasa konstruksi, pajak penghasilan final, PPh final, Ease of Administration, SKBDN