IDENTIFIKASI ASET PENGHIDUPAN PETANI UNTUK MENGHADAPI KENDALA DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL DI BKPH KARANGWINONG KPH TELAWA

Herma Dwi Kurniastuti, Dwiko Budi Permadi, S.Hut., M.Sc.,Ph.D.

2020 | Skripsi | S1 KEHUTANAN

Peraturan Menteri LHK Nomor P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 mengatur tentang Perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani. Peraturan tersebut diterapkan dengan skema pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS). IPHPS memberikan akses legal kepada masyarakat sebagi pelaku utama pengelolaan hutan. Pada tahun 2017 Kelompok Tani Wono Lestari dan Wono Lestari II di Desa Wonoharjo menerima SK IPHPS. Program tersebut diharapkan mampu menambah aset penghidupan petani. Dalam implementasinya masih ada beberapa kendala sehingga tujuan program belum tercapai dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi aset penghidupan petani dan mengetahui strategi petani dalam menghadapi kendala program IPHPS dengan menggunakan aset yang dimiliki. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Sampel diambil menggunakan purposive sampling sejumlah 80 responden dari total 404 petani anggota Kelompok Tani Wono Lestari dan Wono Lestari II. Teknik skoring digunakan untuk mengukur nilai aset penghidupan dan metode deskriptif digunakan untuk menarasikan strategi petani dalam menghadapi kendala implementasi program IPHPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai aset petani di Desa Wonoharjo yang paling tinggi berupa aset sosial yaitu sebesar 69,61. Selanjutnya aset fisik sebesar 62,50; aset finansial 45,70; aset sumberdaya manusia 41,02; dan aset sumberdaya alam 37,42. Selaras dengan tingginya nilai aset sosial petani di Desa Wonoharjo, strategi yang dilakukan dalam menghadapi kendala program IPHPS dilakukan secara berkelompok.

Ministerial Decree of Forestry Number P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 regulating about Social Forestry in Perhutani Working Area. The regulations are applied with the scheme of granting permits for the utilization of forests (IPHPS). IPHPS give legal access for community as main actors of forest management. In 2017, the Wono Lestari and Wono Lestari II farmer groups in Wonoharjo Village received SK IPHPS. The program is expected to improve farmers livelihoods. In its implementation there are still some constraints so that the purpose of the program has not been achieved properly. This study aims to know the conditions of farmers livelihood assets and to know the strategy of farmers in facing the constraints of IPHPS program using the assets owned. Data collection methods used in this study were survey method. Samples were taken using purposive sampling in which 80 respondents from total of 404 farmers in the Wono Lestari and Wono Lestari II farmer groups. Scoring techniques are used to measure the value of livelihood assets and descriptive method was used to narrate strategies in facing the constraints of IPHPS program implementation. The results show that the value of farmers assets in Wonoharjo Village based on its highest is social assets (69,61). Further physical assets (62,50); financial assets (45,70); Human resource assets (41,02); and natural resource assets (37,42). With the high value of the social asset of farmers in Wonoharjo village, the strategy that is done in facing the constraints of IPHPS program is conducted in groups.

Kata Kunci : Perhutanan sosial, IPHPS, penghidupan, aset, strategi menghadapi kendala.;ial Forestry, IPHPS, livelihood, assets, strategy facing constraints.