PENGELOLAAN HAJI OLEH PEMERINTAH DAN LEMBAGA SWASTA DI INDONESIA 1949-1959

ULUM FASIH, Dr. Mutiah Amini, M.Hum

2020 | Tesis | MAGISTER SEJARAH

Tulisan ini membahas tentang pengelolaan haji yang dilakukanolehpemerintahdanlembaga swasta di Indonesiatahun 1949-1959, dengan menggunakan metode sejarah dan berbagai sumber baik tertulis seperti arsip, surat kabar, dan majalah, maupun visual seperti gambar, film dan video. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan Indonesia, umat Islam menginginkan adanya pengelolaan haji yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya (masa kolonial Belanda), terutama transportasi atau kapal haji yang kurang layak serta banyaknya badal syekh atau broker haji yang menyengsarakan jamaah. Padatahun 1949 Yayasan Panitiya Naik Hadji (PNH)didirikan di Bandung oleh para haji yang mendudukijabatandalamPemerintahan Negara Pasundan. Pengelolaan yang dilakukanoleh PNH ialah mengurus pemberangkatanjamaahhaji, sehingga jamaahhaji tidak lagi berurusan dengan badalsyekhatau broker haji, dan mendampingi jamaah haji dengan rombongan kesehatannya selama perjalanan guna menjamin kesehatan jamaah haji.Selama tahun 1950an terdapat dua lembagaswasta yang melakukan pengelolaan haji yaitu Badan Penolong Djamaah Hadji Indonesia (BPDHI), dan Panitiya Perbaikan Perdjalanan Hadji Indonesia (PPPHI). Keduanya mengelola jamaah haji sesuai dengan peraturan pemerintah, tetapihanya PPPHI yang mendapatpengakuandanbekerjasamadenganpemerintah. Tugas-tugasdalampengelolaan haji dibagiantarapemerintahdan PPPHI. Masalah kuota dan penyediaan transportasi kapal haji menjadi tanggung jawab pemerintah, sedangkan pengelolaan terkait pemberangkatan dan pemulangan menjadi tanggung jawab PPPHI.Selama tahun 1950an pengelolaan yang dilakukanantarapemerintahdan PPPHI berhasil menjamin kesehatan jamaah haji dan berhasil melindungi negara dari kerugian yang diakibatkan oleh barang bekal jamaah haji, sejumlah barang yang diselundupkan oleh jamaah haji berhasil digagalkan oleh pemerintah dan PPPHI.

The research discusses about the management of hajj by the government of Indonesia and the Indonesian private institutions in 1949 to 1959 through the historical method and sources including both scripts such as archives, newspaper and magazines and visualization such as photographs, films and videos. The research shows that in the early years of Indonesian independence, moeslem people demanded the hajj management which was better than the management in previous years (Dutch colonialism era), particularly regarding hajj transportation and ships which were less proper and a number of hajj agencies which did not treat Indonesian moeslem properly. In 1949, Yayasan Panitiya Naik Hadji (PNH) was established in Bandung by hajj pilgrims working in the government of Pasundan. The management of hajj by PNH also included the assistance of hajj moeslem departure so that they would not have to deal with troublesome hajj agencies, and the companion of hajj pilgrims by providing medical teams to monitor the health condition of hajj pilgrims. During 1950s, the two private institutions running the management of hajj were Badan Penolong Djamaah Hadji Indonesia (BPDHI) and Panitiya Perbaikan Perdjalanan Hadji Indonesia (PPPHI). Both private institutions assisted hajj pilgrims based on the government rules and PPHI was the only one that was acknowledged and worked in partnership with the government. The tasks of managing hajj were distributed to the government and PPPHI. The government was responsible for the quota of hajj and the transportation. Meanwhile, PPHI was in charge of the management of departure and arrival of hajj trip. During 1950s, the management by the government and PPHI was successful to ensure the health services for moeslem hajj people and protected the state from the loss due to pilgrims’ some smuggled luggage by thwarting it

Kata Kunci : pengelolaan haji, pemerintah, lembagaswasta, jamaah haji, kerjasama.