PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ZULFAN ASRI RAMDANI, M. Sani Roychansyah, S.T., M.Eng., D.Eng.; Dr. Yori Herwangi, S.T., M.URP.

2020 | Tesis | MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Membangun ekonomi wilayah dapat didorong melalui banyak lini, salah satunya melalui pengembangan sektor pariwisata, karena pariwisata memiliki multiplier effect yang menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat. Salah satu pengembangan ekonomi wilayah adalah dengan mengembangkan kawasan ekonomi khusus. Satu-satunya kawasan ekonomi khusus yang berbasis pariwisata adalah Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Peran pemerintah sebagai stakeholder juga bermacam-macam sehingga perlu diidentifikasi perbedaan peran dari berbagai skala pemerintah mulai dari nasional hingga kabupaten. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran pemerintah kabupaten Lombok Tengah dalam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif untuk melihat peran pemerintah kabupaten Lombok Tengah melalui peraturan-peraturan baku yang dikeluarkan oleh berbagai skala pemerintahan. Hasil dari penelitian ini adalah adanya bukti dari peraturan-peraturan baku yang dikeluarkan pemerintah yang menggambarkan peran pemerintah kabupaten Lombok Tengah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemerintah kabupaten Lombok Tengah memiliki peran sebagai stakeholder primer dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang berarti memiliki kewenangan dan kepentingan serta terlibat dalam setiap tahapan kegiatan yang ada dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

Building a regional economy can be driven through many lines, one of which is through the development of the tourism sector, because tourism has a multiplier effect that reaches almost all levels of society. One of the regional economic development is to develop special economic zones. The only special economic zone based on tourism is the Mandalika Special Economic Zone. The role of the government as a stakeholder also varies, so it is necessary to identify the different roles of various government scales ranging from national to district. This study aims to illustrate the role of the Central Lombok regency government in developing the Mandalika Special Economic Zone. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis techniques to see the role of the Central Lombok regency government through standard regulations issued by various government scales. The results of this study are evidence of standard regulations issued by the government that describe the role of the Central Lombok regency government. The conclusion of this study is that the Central Lombok regency government has a role as a primary stakeholder in the management of the Mandalika Special Economic Zone, which means it has authority and interests and is involved in every stage of activities that exist in the development of the Mandalika Special Economic Zone.

Kata Kunci : Kawasan Ekonomi Khusus, Special Economic Zone, Pariwisata, Tourism, Peran Pemerintah, Government Role, Ekonomi Wilayah, Regional Economic