The Extent of Legal Measures Available for Victims of Genocide Committed by a Non-Party State of the ICC under International Criminal Law: The Case Study of the Uyghurs in Xinjiang, China

FITRAHANITA R, Linda Yanti Sulistiawati, S.H., M.Sc., Ph.D.

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Pada tahun 2017, pemerintah Republik Rakyat Tiongkok mendirikan Barak Reedukasi, sebuah tempat dimana Uyghur dan etnis minoritas beragama muslim lainnya datang dengan sukarela untuk diberikan pendidikan yang dianggap akan meningkatkan kemampuan dan mengurangi tingkat pengangguran di Daerah Otonomi Xinjiang. Akan tetapi, menurut laporan sejumlah organisasi non-pemerintah internasional, para Uyghur dan etnis minoritas beragama muslim diperintahkan oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok untuk meninggalkan agama mereka dan menerapkan gaya hidup sesuai dengan prinsip komunisme. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisa potensi genosida terhadap kelompok agama serta mengukur tindakan-tindakan hukum apa yang dapat diambil untuk merespons situasi Uyghur ini. Penelitian Hukum ini menggunakan metode penelitian hukum yang merujuk pada kerangka penelitian normatif-empiris. Pada pokoknya, penelitian hukum ini bertumpu pada hukum, peraturan, laporan organisasi non-pemerintah serta data yang didapat melalui interview dengan personil Mahkamah Pidana Internasional dalam menganalisa pokok permasalahan yang dibawa. Penelitian hukum ini menyimpulkan bahwa pertama, tindakan serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok merupakan tindakan Genosida terhadap kelompok agama dan kedua, walaupun secara hukum terdapat beberapa tindakan hukum dalam kerangka hukum pidana internasional, pelaksanaan tindakan hukum tersebut dan penegakan hukum pidana internasional sangat bergantung pada permainan politik internasional, menimbang Republik Rakyat Tiongkok adalah sebuah negara dengan kekuatan politik internasional yang besar.

On 2017, the Chinese government established premises called "Re-education Camps", sites where Uyghur and other Muslim ethnic minorities voluntarily come to be given education to improve their skills and employment rate. However, it is reported that the Chinese government is, on the contrary, aiming for the Uyghurs and other minorities to give up their religion and to switch their lifestyle to conform to China's communist idealism. Despite the overarching implication, this research seeks to analyze the conducts of the Chinese government constitute as Genocide against a religious group, as well as to map the extent of legal measures that can be taken to prevent immunity. This research employs a normative-empirical approach It relies on laws, regulations, report from Non-governmental Organization, as well as data gained from interviews with ICC personnel to render analysis on the issue. This research comes to a conclusion that firstly, the actions committed by the Chinese government towards the Uyghur constitute as Genocide and secondly, even though a number of legal measures are available under international criminal law (i.e. referring the situation to the ICC; exercising conditional universal jurisdiction; and invoking the General Assembly's Uniting for Peace Resolution), the enforcement of said measures is politically charged since China is a state that holds a considerable amount of political power

Kata Kunci : Genosida, Mahkamah Pidana Internasional, Yurisdiksi Universal, Resolusi Uniting for Peace Majelis Umum PBB, Genosida terhadap Kelompok Agama, Genocide, ICC, Universal Jurisdiction, Uniting for Peace Resolution, Genocide against a Religious Group