Legal Analysis on Family Separation Aspect of Trump Administration Immigration Policy concerning Children and Family Rights under International Human Rights Law

FAKHRANA RAHMIANI F, Linda Yanti Sulistiawati, S.H., M.Sc., Ph.D.

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

The "Zero-Tolerance" Policy implemented by United States government in 2018 was aimed to deter illegal migration. Although the reason is lawful, the policy has been surrounded by debates due to the effect it causes. All immigrants who are suspected to enter the U.S. illegally, regardless if they were accompanied with children or looking for asylum will be criminally prosecuted. Children who cannot be held in the same criminal facilities will be separated from their parents under the custody of different government agencies. This legal research is aimed to gain further understanding on the protection of families from family separation, especially involuntary separation; and to analyze the implementation of principles protecting children and family by the United States through the issuance of the "Zero-Tolerance" Policy. This research uses a doctrinal legal research, which means that it relies primarily on literature studies, such as assessing international human rights laws and the reading of books, journals, and court judgments. The data obtained are analyzed through qualitative method, which resulted descriptive analysis to reach the desired outcome. This legal research concluded that the United States is bound by treaty obligations, in which includes provisions protecting families from involuntary separation. Principles such as the Principle of Best Interests of the Child, Principle of Non-Discrimination, and Principle of Family Unity must be a primary consideration in all decisions regarding children and family. This research concluded also that the effect causes by the policy breached international law to the extent of the failure to uphold the principles mentioned above.

Kebijakan "Zero-Tolerance" yang diimplementasikan oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2018 bertujuan untuk mencegah migrasi ilegal. Meskipun alasan tersebut adalah sah, kebijakan tersebut diliputi oleh perdebatan karena efek yang ditimbulkannya. Semua imigran yang diduga memasuki wilayah AS secara ilegal, terlepas dari apakah mereka ditemani anak-anak atau mencari suaka, akan dituntut secara pidana. Anak-anak yang tidak dapat ditahan di fasilitas yang sama akan dipisahkan dari orang tua mereka di bawah pengawasan lembaga pemerintah yang berbeda. Penelitian hukum ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman lebih lanjut mengenai perlindungan keluarga dari pemisahan keluarga, khususnya pemisahan paksa; dan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip yang melindungi anak-anak dan keluarga oleh Amerika Serikat melalui Kebijakan "Zero-Tolerance" Penelitian ini menggunakan metode doktrinal, yang oleh karenanya banyak bersumber pada studi literatur, dengan memeriksa hukum hak asasi manusia internasional dan membaca buku, jurnal, dan putusan pengadilan. Data yang diperoleh dianalisis melalui metode kualitatif, yang menghasilkan analisis deskriptif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Amerika Serikat terikat oleh kewajiban yang terlahir dari perjanjian internasional, yang di dalamnya termasuk ketentuan yang melindungi keluarga dari pemisahan paksa. Prinsip-prinsip seperti Principle of Best Interests of the Child, Principle of Non-Discrimination, dan Principle of Family Unity harus menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan mengenai anak dan keluarga. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut melanggar hukum internasional sejauh kegagalan dalam menegakkan prinsip yang telah disebutkan di atas.

Kata Kunci : Pemisahan Keluarga, Hak Anak, Hak Keluarga, Zero-Tolerance Policy, Amerika Serikat, Imigrasi/ Family Separation, Rights of the Child, Rights of the Family, Zero-Tolerance Policy, United States, Immigration