POLITIK HUKUM KAWASAN HUTAN DALAM SISTEM HUKUM SUMBER DAYA ALAM (PASCA PUTUSAN MK TERKAIT UJI MATERIIL UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN)

TOTOK DWI DIANTORO, Prof. Dr. Maria SW. Sumardjono, S.H., MCL., MPA; Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si; Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo

2020 | Disertasi | DOKTOR ILMU HUKUM

Putusan MK terkait uji materiil terhadap UU No. 41/1999 tentang Kehutanan telah membuat suatu konstruksi hukum yang baru bagi pengertian dan makna kawasan hutan. Kawasan hutan menurut MK memuat pengertian sebagai wilayah tertentu yang ditetapkan Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Tidak lagi sekedar melalui tindakan penunjukan, yang dalam pandangan MK adalah perbuatan otoriter dan sepihak. Mengingat penentuan sebuah wilayah sebagai kawasan hutan adalah tindakan yang seharusnya dapat diprediksi dan tidak tiba-tiba, karena di dalam sebuah wilayah yang ditentukan sebagai kawasan hutan dimungkinkan terdapat adanya hak-hak atas tanah oleh pihak ketiga. Lebih spesifik terkait keberadaan hak pihak ketiga dalam suatu kawasan hutan, MK menegaskan pula terhadap hutan adat bukan lagi merupakan hutan negara, melainkan hutan yang berada di wilayah (ulayat) masyarakat hukum adat. MK juga memandang perlu suatu perlakuan khusus terhadap masyarakat setempat yang menggantungkan hidupnya pada akses terhadap kawasan hutan dari kemungkinan ketentuan kriminalisasi. Kajian hukum normatif terhadap politik hukum kawasan hutan dalam pengertian orientasi kebijakan ini, melihat perbandingan konstruksi hukum sebelum dan setelah putusan MK; dinamika politik hukum kebijakan kawasan hutan sebagai konsekuensi pasca putusan MK; dan proyeksi arah politik hukum kebijakan kawasan hutan dalam sistem hukum SDA. Temuan yang didapati, selain adanya perbedaan yang jelas pada konsep yuridis kawasan hutan, status hutan adat, dan adanya ruang pengecualian kriminalisasi bagi aktivitas subsisten oleh masyarakat setempat, tetapi ternyata tidak demikian dengan pandangan kawasan hutan yang identik sebagai hutan negara dalam praktek kebijakan. Dalam dinamika politik hukum kebijakan kawasan hutan, meskipun arahnya beragam, menurut studi ini sedikit-banyak berhasil "diarahkan" oleh KPK agar selaras dengan maksud putusan MK. Dari mulai dorongan perubahan kebijakan percepatan pengukuhan kawasan hutan, optimalisasi wilayah kelola masyarakat, hingga upaya penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan. Kebijakan itu antara lain: Peraturan Menteri Kehutanan P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan sebagai bagian strategi kebijakan pengukuhan kawasan hutan; kebijakan penyediaan kawasan hutan sebagai sumber TORA, Peraturan Menteri P.83/2016 dan P.39/2017 tentang Perhutanan Sosial dalam rangka optimalisasi akses masyarakat dalam kawasan hutan; dan Peraturan Bersama Menteri tahun 2014 serta Perpres No. 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan sebagai resolusi konflik tenurial kawasan hutan. Terkait proyeksi arah politik hukum kebijakan kawasan hutan, kajian ini mengemukakan urgensi adanya prinsip dalam sistem hukum SDA, yaitu: keadilan, demokrasi, dan keberlanjutan. Keadilan menekankan politik hukum kebijakan kawasan hutan seharusnya menaruh kepekaan terhadap masyarakat lokal atau masyarakat hukum adat sebagai pihak yang paling pertama berhadapan dengan resiko dari eksploitasi SDA. Demokrasi adalah prinsip yang memastikan bahwa politik hukum kebijakan kawasan hutan mestinya membuka ruang partisipasi seluasluasnya untuk masyarakat setempat bagi proses pengambilan keputusan, terutama ketika keputusan eksploitasi SDA akan membawa dampak. Sedang prinsip keberlanjutan, selain perlu diaktualisasikan ke dalam ketentuan perlindungan/pelestarian, secara otomatis akan berjalan sendiri manakala politik hukum kebijakan kawasan hutan telah menjamin demokrasi dan keadilan.

Constitutional Court's decisions on judicial review of Forestry Law 41/1999 had made legal construction of forest land's meaning and definition. According to the Constitutional Court, forest land is a certain area which enacted by Government to preserve as a permanent forest. Not just through designation, which in accordance to Constitutional Court's perspective is authoritarian and arbitrarily. Determination of some area as a forest land is not a suddenly action and could be predicted, because in the territory decided as forest land could be existed land title of third parties. In term of the third parties' rights, then Constitutional Court in particular asserted that customary forest is not part of state forest land anymore, but forest wherein located on indigenous people area (ulayat/ancestral territory). Constitutional Court also stood in position that the local community who live in and around the forest land should be gave a special exception concerning to criminal provisions. This normative law research over legal politic of the forest land, focused on comparing legal construction of the forest land before and after Constitutional Court's decisions; the dynamic of legal politic on forest land policies as a consequence of Constitutional Court's decisions; and projection of legal politic of forest land policy orientation in order to the natural resources legal system. The result of this study found, there are clear differences in the legal concept of the forest land, the legal position of customary forest, and the exception space for criminalization of subsistence activities by the local community, but not so with the forest land identical as a state forest land in policy practices. In the dynamic of legal politics on the forest land policy, although there are various orientations, according to this study, it has been significant role by KPK direction to the legal politics to become in line with the intent of the Constitutional Court's decision. From encouraging reformation in policies to accelerate the strengthening of the forest land, optimizing community management over the forest land, and also efforts to resolve tenure conflicts in the forest land. The policies reform include: Minister of Forestry Regulation P.62/Menhut-II/2013 concerning the Establishment of Forest Land as part of the strategy for strengthening forest land policy; providing forest land as a source of TORA policy, Minister of Forestry Regulation P.83/2016 and P.39/2017 on Social Forestry in the context of optimizing community access in forest land policy; and also Joint Ministerial Regulation 2014 and Presidential Regulation No. 88/2017 on Settlement of Land Tenure in Forest Land as a resolution to forest tenure conflicts. Related to the projection of the legal politics over forest land policy, this study suggests the urgency of the principles in the natural resources legal system; justice, democracy, and sustainability. Justice emphasizes the legal politics of the forest land policy should be put concern to local community or indigenous people as the first party who will be dealing with the risk of natural resources exploitation. Democracy is a principle that ensures the legal politics of the forest land policy should open up to the widest sphere of participation for local community in the decision making process, especially when decision on exploitation of natural resources will have a significant impact. Meanwhile, the principle of sustainability, besides being formulated in the provisions to conserve, it will be automatically proceed on its own when the legal politics of the forest land policy has guaranteed the democracy and justice as well.

Kata Kunci : putusan MK; politik hukum; kawasan hutan