Legal Protection of Threatened Species under International Law: A Study on the Bluefin Tuna

EMILIA J. SUSANTO, Linda Yanti Sulistiawati, S.H., M.Sc., Ph.D

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Dalam industri makanan laut, permintaan terhadap tuna sirip biru (bluefin tuna) cenderung tinggi meskipun spesies tersebut terancam punah. Pada tahun 2010, suatu proposal untuk mencatatkan tuna sirip biru dalam Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) ditolak. Negara-negara berpendapat bahwa pencatatan tersebut akan berakibat merugikan ekonomi-ekonomi perikanannya. Dengan mempertimbangkan ketiadaan dari perlindungan terhadap tuna sirip biru dalam instrument hukum utama atas perlindungan spesies, penelitian hukum ini menganalisa sejauh mana tuna sirip biru dapat dilindungi sebagai spesies migrasi tinggi berdasarkan UNCLOS, dan juga sejauh mana perlindungan yang dapat diterimanya dalam konteks perdagangan sebagai spesies yang terancam berdasarkan WTO. Perspektif-perspektif tersebut mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional yang berlaku. Penelitian hukum ini berkesimpulan bahwa rezim United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), khususnya sehubungan dengan regional fisheries management organizations (RFMO/organisasi-organisasi pengatur pemancingan regional), condong mengutamakan laba dan keuntungan. Selain itu, ketika menganalisa kecenderungan dalam kasus-kasus hukum, WTO DSB dalam beberapa tahun terakhir ini tampaknya mempromosikan perlindungan spesies yang terancam dan hak-hak hewan pada umumnya. Sehubungan dengan perbaikan atas rezim yang berlaku, penelitian ini merekomendasikan dibuatnya amendemen terhadap perjanjian-perjanjian pendirian RFMO untuk mengakomodasikan perlunya mengusahakan konservasi terhadap tuna sirip biru. Ditambah lagi, Negara-negara dengan inisiatif untuk konservasi dapat mempertimbangkan untuk mengaplikasikan langkah-langkah yang konsisten dengan hukum WTO melalui pembatasan kuota, dan melakukan negosiasi dengan Negara-negara yang terdampak untuk mencegah isu-isu prosedural yang dapat timbul.

In the seafood industry, there is high demand for the bluefin tuna, despite the fact that the species is threatened to extinction. In 2010, a proposal to list them under the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) was rejected. States reasoned that such listing would devastate the fishing economies of States. Not receiving protection under the main international legal instrument for threatened species, this legal research analyzes the extent of protection the bluefin tuna may receive as a highly migratory species under the UNCLOS, as well as the extent of protection it may receive in its trade as a threatened species under the WTO. These perspectives consider the principles of international environmental law. This legal research concludes that the regime of the UNCLOS, particularly with respect to regional fisheries management organizations (RFMOs), tend to be profit-oriented. Meanwhile, when analyzing the trend of cases, the outlook of the WTO DSB in the recent years seems to promote the protection of threatened species and animal welfare in general. In regards to improvements for the system, this legal research recommends amending constituting treaties of RFMOs to accommodate the need to conserve the bluefin tuna. Further, States with conservation initiatives may be able to enact WTO law consistent rules through the use of quota restrictions, as well as conducting negotiations with affected States to prevent procedural issues.

Kata Kunci : Spesies terancam punah, tuna sirip biru, konservasi, prinsipprinsip hukum lingkungan internasional, UNCLOS, WTO, CITES / Threatened species, bluefin tuna, conservation, principles of international environmental law, UNCLOS, WTO, CITES