BAD DEBT AS CORRUPTION IN THE CASE OF DIRECTOR OF PT BANK DKI

BAYUDITYA DESTAWAN, Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Tujuan dari Penelitian Hukum ini adalah untuk mengetahui memahami bagaimana teori hukum berlaku dalam penanganan kasus korupsi Bank DKI. Penelitian Hukum ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa buruk hutang yang ruang lingkup perdata menjadi kasus korupsi dalam kerugian keuangan negara diputusan pengadilan dalam kasus korupsi Bank DKI. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana penelitian ini yang dituju adalah hukum atau metode (norma). Penelitian literatur menggunakan referensi teoritis dan peraturan terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk mempelajari norma atau aturan hukum yang dilakukan dalam praktik hukum untuk memperoleh data dengan Putusan Pengadilan No. 34 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN.Jkt.Pst. Data disajikan secara deskriptif. Hasil dari pertanyaan penelitian pertama dari penelitian hukum ini adalah kredit macet karena kerugian negara dalam konteks korupsi dapat dikenakan pada direksi atau anggota Direksi BPD jika terbukti bahwa dana disalurkan ke pinjaman pencairan yang akhirnya berasal dari Modal BPD. Adapun pertanyaan penelitian kedua adalah Dalam kasus PT Bank DKI, tindakan direktur dalam memberikan persetujuan kredit yang akhirnya menjadi kerugian / non peform tidak termasuk tindak pidana korupsi karena hal-hal berikut elemen: Tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; Menyalahgunakan wewenang, peluang, atau sarana yang tersedia baginya karena kedudukan atau kedudukannya; dan yang dapat merusak keuangan negara atau perekonomian negara tidak terpenuhi. .

The purpose of this Legal Research is to find out understand how the legal theory applies in the handling of the corruption case of Bank DKI. This Legal Research is also aimed to find out how bad debt which is civil scope become corruption case in state finance loss in the court decision in the corruption case of Bank DKI. This research is a normative Juridical research, where this research whose target is law or method (norm). Literature research uses theoretical references and related regulations, namely Law Number 20 of 2001 on the Amendment of Law Number 31 of 1999 on Eradication of Corruption Crimes. This normative research using Case study approach which aims to study the norms or rules of law carried out in legal practice to obtain data by Court Decision No. 34 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN.Jkt.Pst. The data is presented descriptively. The result of the first research question of this legal research is Bad debt as a state loss in the context of corruption may be imposed on the directors or members of the Board of Directors of the BPD if it is proven that the funds channeled into the loan disbursement which ultimately come from the BPD Capital As for the second research question is In the case of PT Bank DKI, the director's action in granting credit approval which eventually becomes a loss/non peform does not include a criminal act of corruption due to the following elements: Purpose to enriching oneself or another person or a corporation; Abusing the authority, opportunity, or means available to him because of his position or position; and which can be detrimental to the country's finances or the country's economy is not fulfilled..

Kata Kunci : Bad debt, Corruption, Loss, State finance loss