Identitas Kolektif dan Strategi Deradikalisasi dalam Penanganan Terorisme di ASEAN

ALHAYYU SHAFIRA W P, Muhammad Rum, S.I.P., I.M.A.S

2019 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Sejak peristiwa Serangan 11 September di Amerika Serikat dan disusul dengan Bom Bali 2002, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah menyusun kerangka kerja sama kontraterorisme seperti ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism dan ASEAN Convention on Counter-Terrorism. Strategi yang dominan digunakan oleh Negara Anggota ASEAN dalam kerangka kerja sama tersebut adalah penegakan hukum, misalnya kerja sama peningkatan kapasitas penegak hukum dan pertukaran informasi. Namun, sejak disahkannya Manila Declaration to Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism, Negara Anggota ASEAN mulai mengedepankan strategi deradikalisasi untuk menanggapi terorisme. Berdasarkan fenomena tersebut, skripsi ini bermaksud menganalisis mengapa Negara Anggota ASEAN menganggap strategi deradikalisasi lebih sesuai daripada strategi penegakan hukum dalam upaya kontraterorisme. Skripsi ini menemukan bahwa Negara Anggota ASEAN ingin memproyeksikan identitas negara-negara dengan nilai-nilai toleransi dan multilateralisme ketika merespons isu radikalisme di kawasan. Kepentingan tersebut dapat diakomodasi melalui strategi deradikalisasi yang dilaksanakan dengan memberdayakan institusi agama untuk menyebarkan pemahaman agama Islam yang moderat, sebagaimana identitas Islam kolektif di ASEAN, daripada hanya menggunakan strategi penegakan hukum yang bertujuan untuk memberantas kejahatan alih-alih menyebarkan nilai-nilai.

Since the September 11 attacks on the United States and followed by the 2002 Bali Bombing, the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) have developed counterterrorism frameworks such as the ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism and the ASEAN Convention on Counter-Terrorism. The dominant strategy used by ASEAN Member States in the frameworks is law enforcement, for example cooperation in enhancing the capacity of law enforcement and information exchange. However, since the enactment of the Manila Declaration to Counter the Rise of Radicalization and Violent Extremism, ASEAN Member States have begun to put forward a deradicalization strategy to respond to terrorism. Based on this phenomenon, this thesis intends to analyze why ASEAN Member Countries consider the deradicalization strategy more suitable than law enforcement strategy in counterterrorism efforts. This thesis finds that ASEAN Member States want to project the identity of the countries with the values of tolerance and multilateralism when responding to the issue of radicalism in the region. This interest can be accommodated through deradicalization strategy which is implemented by empowering religious institutions to spread a moderate understanding of Islam, as the collective identity of Islam in ASEAN, rather than just utilizing a law enforcement strategy which aims to eradicate crimes rather than spreading values.

Kata Kunci : ASEAN, Counterterrorism, Deradicalization, Collective Identity, ASEAN, Kontraterorisme, Deradikalisasi, Identitas Kolektif