PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RUMAH SAKIT ANANDA PURWOKERTO DALAM PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN GAWAT DARURAT

BERLIANA ABIATI, Dr. R.A. Antari Innaka Turingsih, S.H., M.Hum.

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

ABSTRAK Berliana Abiati Antari Innaka Turingsih Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada Rumah Sakit Ananda Purwokerto apabila tidak menerima pembayaran dari pasien gawat darurat dan mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh Rumah Sakit Ananda untuk memperoleh pembayaran dari pasien gawat darurat. Penelitian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif, yaitu penelitian diperoleh dari data sekunder dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, dan sekunder. Penulis menggunakan metode pendekatan normatif empiris yang mana data dan informasi diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara menggunakan alat wawancara. Data hasil penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa rumah sakit sebagai institusi penyedia pelayanan kesehatan yang menjalankan fungsi sosial juga berhak atas pembayaran dari pasien gawat darurat yang telah menerima pelayanan kesehatan dari rumah sakit. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, Informed Consent, dan SPO (Standar Prosedur Operasional). Upaya yang dapat dilakukan oleh rumah sakit untuk memperoleh pembayaran yaitu menghubungi keluarga Upaya yang kedua ialah memberikan penawaran kepada pasien terkait dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran dan disertai dengan jaminan yang senilai dengan biaya administrasi rumah sakit yang timbul.

ABSTRACT This research aims to determine the legal protection given to Ananda Purwokerto Hospital if it does not receive payment from emergency patients and to know the attempt that Ananda Hospital can make to obtain payments from emergency patients. This research is a descriptive study, the research obtained from secondary data and secondary data sourced from primary and secondary legal materials. The author uses an empirical normative approach in which data and information are obtained from library research and field research. Data collection is done by conducting interviews using interview tools. The research data were then analyzed qualitatively. The results showed that hospitals as health service provider institutions that carry out social functions are also entitled to payments from emergency patients who have received health services from hospitals. This is regulated in Law No. 36 of 2009 concerning Health, Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals, and Minister of Health Regulation No. 4 of 2018 concerning Hospital Obligations and Obligations of Patients, Informed Consent, and SPO (Standard Operating Procedures). The effort that can be done by the hospital to get payment is to contact the family. The second attempt is to offer patients related to the Statement of Payment Capability and is accompanied by a guarantee which is commensurate with the hospital's administrative costs incurred.

Kata Kunci : Keywords: legal protection, health services, emergency department