Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Klithih Anak di Kabupaten Sleman

RISKA AMELIANA DEWI, Sigid Riyanto, S.H., M.Si.

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian hukum ini memiliki 2 (dua) tujuan, yaitu untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis penerapan prinsip restorative justice dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku klithih anak di Kabupaten Sleman dan mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis hambatan-hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum ketika menerapkan prinsip restorative justice dalam menangani pelaku klithih anak di Kabupaten Sleman. Penelitian dalam penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari wawancara terhadap narasumber dan responden, serta data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulisan hukum ini diperoleh 2 (dua) kesimpulan. 1) Penerapan prinsip restorative justice dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku klithih anak di Kabupaten Sleman pada tingkat peyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan sejauh ini sudah berjalan cukup baik, meskipun prosentase keberhasilan diversi di tingkat penyidikan sebesar 27,27%, sebesar 23,26% di tingkat penuntutan, dan sebesar 5,26% pada tingkat pemeriksaan perkara di pengadilan. Tidak semua perkara klithih tersebut terselesaikan melalui mekanisme diversi, namun penyidik anak Unit PPA Polres Sleman, penuntut umum anak Kejaksaan Negeri Sleman, dan hakim anak Pengadilan Negeri Sleman telah mengupayakan penerapan prinsip restorative justice sebagaimana diamantkan pada pasal 5 ayat (1) UUSPPA penanganan perkara klithih. Bentuk penerapan prinsip restorative justice lainnya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku klithih anak, yaitu dengan memberikan perlakuan khusus yang berbeda dengan pelaku dewasa sebagai wujud perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan anak. Penahanan terhadap pelaku klithih anak di Kabupaten Sleman pada setiap tingkatan penanganan perkara jarang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang kemudian digantikan dengan surat permohonan untuk tidak ditahannya pelaku klithih anak dari orang tuanya yang dibuat diatas materai enam ribu dan adanya apel pada tingkat penyidikan, serta lapor diri pada tingkat penuntutan, penanganan pelaku klithih anak pada setiap tingkatan proses peradilan dilakukan dengan pendampingan orang tua/ walinya, dan penjatuhan pidana penjara oleh hakim anak Pengadilan Negeri Sleman hanya akan dilakukan sebagai upaya terakhir, yang kemudian digantikan dengan tindakan untuk dikembalikan kepada orang tuanya ataupun pembinaan dalam lembaga di BPRSR Dinas Sosial DI Yogyakarta. 2) Hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum ketika menerapkan prinsip restorative justice dalam menangani pelaku klithih anak di Kabupaten Sleman, yaitu pemahaman hukum korban/ orang tua anak korban/ walinya yang masih menginginkan adanya pemidanaan, adanya stigma negatif dari masyarakat, adanya posisi tawar yang tidak seimbang antara anak pelaku dan orang tua/ walinya dan korban atau anak korban dan orang tua/ walinya, pemahaman aparat penegak hukum tentang Restorative Justice masih kurang dan adanya kelemahan dari sisi aturan, serta sarana prasana yang kurang memadai.

This legal research has 2 (two) objectives; to find out, explain and analyze the application of the principle of restorative justice in law enforcement process, against child perpetrator of klithih in Sleman Regency; and to know, explain and analyze the obstacles experienced by law enforcement officials when applying the restorative justice principle in dealing with child perpetrator of klithih in Sleman Regency. This research is categorized as empirical legal research with descriptive nature. Primary data is gathered by direct interview, while the secondary data is obtained through literature study which further analyzed using qualitative method. Based on the research conducted, this legal research has 2 (two) conclusions: 1)The application of restorative justice principle in the process of law enforcement against the child perpetrator of klithih in Sleman Regency, at the level of investigation, prosecution, and trial examination has been going quite well, although the percentage of success of diversion at the investigation level is 27.27%, 23.26% in prosecution level and 5.26% at the trial examination. Not all cases of klithih have been resolved through a diversion mechanism, but the child investigators of the Unit PPA of Sleman Polce Office, the public prosecutor of the Sleman District Prosecutor's Office, and the child judge of the Sleman District Court have sought the application of the principle of restorative justice as stipulated in Article 5 paragraph (1) of the UUSPPA for handling the case of klithih. Other forms of application of restorative justice principle that were carried out by law enforcement with regards to child perpetrator of klithih is providing special treatment that is different from adult perpetrator, as a form of care and protection of the interests of the child. The detention of child perpetrator of klithih in Sleman Regency at each level of handling of the case is rarely carried out by law enforcement officials, in which a letter of request was made on a six thousand stamp duty in order not to detain child perpetrator, rollcall at the level of investigation, as well as self-report on prosecution level, the handling of child perpetrator at every level of the judicial process is carried out in the presence of parents or guardian of the child, decision to imprison child perpetrator, imposed by judges of juvenile court system of the Sleman District Court will only be done as a last resort, which is then replaced returning them to their parents or coaching by BPRSR of Social Services DI Yogyakarta; 2) The obstacles experienced by law enforcement officers when applying the restorative justice principle in dealing with child perpetrator in Sleman Regency, that is the understanding of the child victim / parent's child victims/ guardian's about the law that are still want punishment, the existence of negative labelling from the community, an imbalance in bargaining position between the child perpetrator and his / her parents / guardian and the victim or the child victim and his / her parents / guardian, understanding of law enforcement officials about Restorative Justice is still lacking, as well as weaknesses in terms of rules, as well as inadequate infrastructure.

Kata Kunci : Restorative Justice, Klithih, Pelaku Klithih Anak, Restorative Justice, Klithih, The child perpetrator of Klithih.