STUDI KONTESTASI WACANA PEMEKARAN WILAYAH DALAM UPAYA PEMBENTUKAN PROVINSI KEPULAUAN NIAS

BEN HANSEL N ZEBUA, Dr. Wawan Mas'udi, S.I.P, M.P.A.

2019 | Tesis | MAGISTER POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Riset ini mengkaji kontestasi wacana antara aktor lokal dan aktor nasional di balik upaya pembentukan Provinsi Kepulauan Nias. Secara sederhana, signifikansi studi ini secara empiris bertujuan untuk melacak ide dan konteks yang melatari masing-masing aktor di dalam menyusun wacana pembentukan Provinsi Kepulauan Nias. Metode penelitian yang digunakan ialah Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis) dari Norman Fairclough untuk melihat kontestasi wacana yang terjadi antara aktor lokal dan aktor nasional. Metode analisis tiga dimensi Norman Fairclough terdiri dari tiga dimensi analisis yakni dimensi tekstual, dimensi praktik wacana, dan dimensi praktik sosio-kultural. Hasil dari studi ini menemukan bahwa wacana yang muncul dari aktor lokal di balik upaya pembentukan Provinsi Kepulauan Nias ialah wacana ketertinggalan pembangunan wilayah dan penguatan aspek pertahanan keamanan wilayah. Sedangkan, wacana tandingan yang muncul dari aktor nasional ialah wacana moratorium pemekaran wilayah. Kontestasi wacana atau perdebatan ide pembentukan Provinsi Kepulauan Nias memunculkan empat wacana utama yang teridentifikasi. Adapun beberapa wacana tersebut ialah wacana ketertinggalan pembangunan wilayah, wacana urgensi kepentingan strategis nasional, wacana polemik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan wacana moratorium pemekaran wilayah dan kemampuan keuangan negara. Dimensi kritis dari kontestasi wacana yang berlangsung antara aktor lokal dan aktor nasional di balik upaya pembentukan Provinsi Kepulauan Nias meliputi tiga poin yaitu; (1) aspek identitas masyarakat Nias yang tereksklusi secara sosial dan ekonomi; (2) minimnya potensi sumber daya alam dan ongkos pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) yang tidak murah; serta (3) adanya perspektif Pemerintah yang memandang agenda pemekaran wilayah bukan prioritas program pembangunan secara nasional.

This research examines the discourse contestation between local and national actors behind the efforts to form Nias Islands Province. Simplily, the significance of this study empirically aims to trace the ideas and context that underlie each actors in constructing the discourse of the formation of Nias Islands Province. The research method used is Critical Discourse Analysis from Norman Fairclough to assess the discourse contestation that occurs between local and national actors. The Norman Fairclough three-dimensional analysis method consists of three dimensions of analysis namely the textual dimension, the discourse practice dimension, and the socio-cultural practice dimension. The results of this study found that the discourse that emerged from the local actors behind the efforts to form the Nias Islands Province was the discourse of underdeveloped regional development and strengthening regional security and defense aspects. Meanwhile, counter-discourse that arises from national actors is moratorium of territorial reform discourse. Discourse contestation or the debate over the idea of forming Nias Islands Province identified four main discourses. Some of these discourses are discourse of inequity regional development, discourse of national strategic interest urgency, discourse of polemic on Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government, and discourse of moratorium of territorial reform and state financial capacity. The critical dimensions of the discourse contestation that took place between local and national actors behind the efforts to establish the Nias Islands Province include three points namely; (1) aspects of the identity of the Nias people who were excluded socially and economically; (2) the lack of natural resource potency and the high costed of establishing a new autonomous region (DOB); and (3) there is a Government perspective that views the regional expansion agenda as not a national development program priority.

Kata Kunci : Kontestasi Wacana, Pemekaran Wilayah, Aktor Lokal, Aktor Nasional.