RELEVANSI DESENTRALISASI ADMINISTRASI TATA KELOLA PERBATASAN NEGARA (Sinergitas Pertahanan Keamanan, Ekonomi dan Sosial Budaya Pada Perbatasan Daerah Enclave Oecusse-Timor Leste Dengan Nusa Tenggara Timur - Indonesia)

MUNI, JOAO, Promotor: Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA, Co.Promotor: Dr. Ratminto, MPA

2019 | Disertasi | DOKTOR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

RELEVANSI DESENTRALISASI ADMINISTRASI TATA KELOLA PERBATASAN NEGARA (Sinergitas Kegiatan Pertahanan Keamanan, Ekonomi dan Sosial Budaya Pada Perbatasan Daerah Enclave Oecusse-Timor Leste Dengan Indonesia) Joao Muni 15/391081/SSP/00328 ABSTRAKSI Disertasi ini berjudul Relevansi Desentralisasi Administrasi Tata Kelola Perbatasan Negara. Desentralisasi administrasi yaitu Pembagian tanggung jawab antara administrasi pusat dan daerah/kota harus memastikan intervensi mereka dalam realisasi kepentingan administrasi publik yang sebagian besar bersifat daerah/kota. Fokus penelitian menjelaskan sinergitas stakeholders kelola perbatasan negara yaitu pengaturan hubungan kekuasaan pusat-daerah pada perbatasan Daerah Enclave Oe-Cusse Ambeno. Argumentasi pokok adalah kurang efektif peran pemerintah daerah dalam mengelola kawasan perbatasan. Kepentingan pemerintah pusat di perbatasan tidak memberikan kesempatan kepada daerah/regional untuk terlibat dan pemerintah pusat berupaya untuk mempertahankan dominasi kekuasaannya atas daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, Sinergitas pertahanan keamanan dalam konteks lokal memerlukan perluasan dan pendalaman makna keamanan, keamanan membutuhkan sinergi multi-level dan multi-sektor terutama di pemerintahan daerah karena perkembangan ancaman non-militer cukup banyak berkembang di daerah. Sejumlah literatur tentang keamanan non-tradisional, ancaman non-militer, dan teori perbatasan mengelaborasi lingkungan strategis global, regional, dan nasional serta persepsi ancaman dari perspektif postur pertahanan. Sinergitas multi-level dan multi-sektor dalam menghadapi ancaman non-militer di tingkat daerah dengan argumentasi bahwa sinergi pembangunan nasional, pembangunan daerah dan pembangunan pertahanan negara perlu dilakukan dengan didukung regulasi yang jelas, sumber daya yang tersedia, kesejahteraan masyarakat, aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses lintas batas, berdaya saing, maupun memperkuat hubungan sosial-budaya masyarakat perbatasan. Kedua, Sinergitas otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Perbatasan perlu mendapatkan perlakuan khusus mengingat perannya sebagai batas dengan negara tetangga. Oleh karena itu, desentralisasi administrasi harus menjadi pola pikir pengambilan kebijakan terkait hubungan pusat-daerah, terutama menyangkut daerah-daerah perbatasan dan bukan bersifat reaktif karena tuntutan daerah. Secara umum kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat di wilayah perbatasan adalah minimnya aksesibilitas sosial dan ekonomi, infrastruktur fisik, pembangunan sosial ekonomi, Integrasi perencanaan, regulasi, kelembagaan dan pembiayaan pembangunan harus berjalan sinergis yang melibatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Sinergitas Desentralisasi administrasi wilayah perbatasan, telah memberi makna tersendiri dalam bidang perdagangan internasional, pengelolaan perdagangan lintas batas pada daerah-daerah yang memiliki akses / perbatasan langsung dengan luar negeri, seperti wilayah Enclave Oecusse-Ambeno Timor Leste yang memiliki perbatasan langsung dengan NTT. Ketiga, Sinergitas kegiatan sosial-budaya masyarakat perbatasan merupakan satu kelompok etnis yang sama, saling klaim pemilik Atoni Pah Meto dengan etno-linguistik, pemilik tanah ulayat leluhur dan keturunannya berdasarkan filosofi "NEKAF MESE AN SAOF MESE, ABNON MELO AEN LOEK NONE KAISA NAT FEK. Diplomasi tidak mengurangi (mengklaim) batas tradisional kedua negara, negara tetap menghargai batas tradisional akan tetapi tidak diperbolehkan untuk dijadikan landasan dalam negosiasi garis perbatasan negara. Keempat, Hasil penelitian ini menunjukkan masih adanya tumpang tindih program/kegiatan desentralisasi dengan tata kelola perbatasan dari kementerian maupun program/kegiatan regional/municipal. Pemerintah belum mampun men-sinergi-kan kelola perbatasan. Kesamaan program/ kegiatan kelola perbatasan menjadikan regional tergantung pada kucuran dana dekonsentrasi untuk membiayai urusan-urusan yang di desentralisasikan. Temuan utama dari penelitian ini adalah relevansi desentralisasi melemah aibat belum sinergi-nya pengelolaan perbatasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, dalam rangka memperkuat relevansi desentralisasi, disertasi ini merekomendasikan memperjelas definisi desentralisasi kepada standar internasional dalam konteks Timor Leste. Disertasi ini juga merekomendasikan pembagian yang jelas desentralisasi, dekonsentrasi tata kelola perbatasan pada tugas pembantuan, serta urusan administrasi umum. Akhirnya, disertasi ini mengajukan rekomendasi bahwa sesuai karakteristik dasar negara kesatuan, maka kebijakan desentralisasi kelola perbatasan harus bersifat integralistik. Artinya, adanya sinergitas asas pemerintahan menjadi tanggungjawab bersama seluruh tingkatan pemerintahan dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kata-kata kunci: Sinergitas, Desentralisasi Administrasi, Tata Kelola, Perbatasan Negara.

RELEVANCE OF ADMINISTRATION DECENTRALIZATION OF STATE BORDER GOVERNANCE (Synergy of Defense-Security, Economic and Social-Cultural Activities at the Border of the Enclave Ocusse-Timor Leste with NTT-Indonesia) Joao Muni 15/391081/SSP/00328 ABSTRACT This dissertation is entitled Relevance of Decentralized Administration of State Border Governance. Administrative decentralization, namely the division of responsibilities between central and regional / municipalities administrations must ensure their intervention in the realization of the interests of public administration, which is largely regional / municipalities. The focus of the study explains the synergy of stakeholders management of state borders, namely the regulation of central-regional power relations at the borders of the Enclave Oe-Cusse Ambeno Region. The main argument is the ineffective role of local governments in managing border areas. The interests of the central government at the border do not provide an opportunity for the regions to be involved and the central government seeks to maintain the dominance of its power over the regions. The results showed that; First, The synergy of defense and security in the local context requires the expansion and deepening of the meaning of security, security requires multi level and multi-sector synergies, especially in regional government because the development of non-military threats is quite extensive in the regions. A number of literatures on non-traditional security, non-military threats, and border theory elaborate global, regional and national strategic environments and threat perceptions from a defense posture perspective. Multi-level and multi-sector synergy in dealing with non-military threats at the regional level with the argument that the synergy of national development, regional development and national defense development needs to be done with the support of clear regulations, available resources, public welfare, income aspects, opportunities employment, business fields, cross-border access, competitiveness, and strengthening the socio-cultural relations of border communities. Second, Synergy of regional autonomy and welfare of border communities. Borders need to get special treatment given their role as borders with neighboring countries. Therefore, asymmetric decentralization must be the mindset of policy making related to central-regional relations, especially concerning border areas and not iv reactive due to regional demands. In general, poverty and underdevelopment of people in border areas is the lack of social and economic accessibility, physical infrastructure, socio-economic development, integration of planning, regulation, institutional and development financing must run synergistically involving government, business and society. Synergy The decentralized administration of the border region has given its own meaning in the field of international trade, managing cross-border trade in areas that have direct access / borders with foreign countries, such as the Enclave Oecusse-Ambeno region of Timor Leste which has a direct border with NTT. Third, The synergy of the socio-cultural activities of the border communities is the same ethnic group, the claims of the owner of Atoni Pah Meto with ethno-linguistics, the owner of ancestral customary land and his descendants based on the philosophy "NEKAF MESE AN SAOF MESE, ABNON MELO AEN LOEK NONE KAISA NAT FEK. Diplomacy does not reduce (claim) the traditional boundaries of the two countries, the state still respects the traditional boundaries but is not allowed to be the basis in negotiating the country's border lines. Fourth, The results of this study indicate that there are still overlapping decentralized programs / activities with border management from ministries and regional / municipal programs / activities. The government has not been able to synergize border management. The similarity of border management programs / activities makes the region dependent on deconcentrated funds to finance decentralized functions. The main finding of this research is that the relevance of decentralization has weakened due to the lack of synergy in border management in the administration of government. Therefore, in order to strengthen the relevance of decentralization, this dissertation recommends clarifying the definition of decentralization to international standards in the Timor Leste context. This dissertation also recommends a clear division of decentralization, deconcentration of border governance in co-administration tasks, and general administrative affairs. Finally, this dissertation proposes that according to the basic characteristics of the unitary state, the border management decentralization policy must be integralistic. That is, the synergy of the principle of government is a shared responsibility of all levels of government from the highest to the lowest. Key words: Synergy, Administrative Decentralization, Governance, State Border.

Kata Kunci : Kata-kata kunci: Sinergitas, Desentralisasi Administrasi, Tata Kelola, Perbatasan Negara.