KONTESTASI AKTOR DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI DIY

MUH TAUFIQ ARAHMAN, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, M.P.P.

2019 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Tesis ini mengkaji kontestasi antar-aktor dalam proses perumusan perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Daerah DIY. Proses perencanaan dan penganggaran bukanlah sekedar proses teknokratis-administratif semata; melainkan proses yang kental dengan nuansa politis, kontestasi dan perebutan sumberdaya (anggaran publik). Tesis ini merupakan hasil penelitian studi kasus intrinsik dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan menjelaskan proses kontestasi antar-aktor dalam proses perencanaan dan penganggaran, siapa saja aktor/partisipan yang terlibat, serta latar belakangnya. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi arena kontestasi aktor-aktor perumusnya. Kontestasi terjadi karena heterogenitas kepentingan, latar belakang, dan pemahaman aktor yang beragam dalam perencanaan dan penganggaran. Aktor yang terlibat dalam kontestasi adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Perangkat Daerah (PD). TAPD juga bukan merupakan aktor tunggal karena terdiri dari beberapa unsur dan seringkali menunjukkan kepentingan yang heterogen. Proses kontestasi berakhir dengan konsensus melalui praktek bargaining dan sharing. Para aktor melakukan bargaining dengan mendayagunakan basis modal otoritas legal-formalnya untuk meningkatkan daya tawar antar-mereka. Sharing menentukan prioritas perencanaan dan penganggaran dan berapa anggaran yang dialokasikan. Kepentingan publik termarjinalkan dengan konsensus dari para aktor birokrasi yang mulanya berkontestasi, terjadi fenomena brokery yang mereduksi dan memarjinalkan hajat kepentingan publik. Ruang partisipasi publik lebih bernuansa formalistik-prosedural, dan penganggaran publik belum efektif menjawab isu strategis, problem mendesak yang merepresentasikan kepentingan publik. Akhirnya, penelitian ini merekomendasikan untuk memperjelas dan mempertegas batas dari proses kontinum antara perencanaan dan penganggaran di daerah serta pembagian peran antar-aktor yang merumuskannya; meningkatkan transparansi dan partisipasi publik pada proses perencanaan dan penganggaran untuk meminimalkan fenomena brokery dan pseudo participation; serta konsistensi implementasi sistem merit dalam manajemen kepegawaian agar potensi kolusi serta korupsi kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, utamanya dalam proses perencanaan dan penganggaran dapat direduksi.

This thesis examines the contestation between actors in the planning and budgeting formulation process in the DIY Regional Government. The planning and budgeting process is not merely a technocratic-administrative process; but rather a process that is thick with political nuances, contestation and struggle over resources (public budget). This thesis is the result of an intrinsic case study with a qualitative approach that aims to explain the process of contestation between actors in the planning and budgeting process, who are the actors / participants involved, and the background of the contestation. Based on the study, it was found that the preparation of the Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD - Regional Government Work Plan) became the arena of contestation of the formulating actors. Contestation occurs because of the heterogenity of interests, backgrounds, and understanding of diverse actors in planning and budgeting. The actors involved in the contestation are the Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD - Regional Government Budget Team) and Perangkat Daerah (PD � Regional Institutions). TAPD is also not a single actor because it consists of several elements and often shows heterogeneous interests. The contestation process ends with consensus through the practice of bargaining and sharing. The actors bargained by utilizing the capital base of their legal authority to increase bargaining power between them. Sharing determines planning and budgeting priorities and what budget is allocated. The public interest is marginalized by the consensus of the bureaucratic actors who originally contested, brokery phenomena that reduce and marginalize the interests of the public. The space for public participation is still on formalistic-procedural nuances, and public budgeting has not been effective in answering strategic issues and urgent problems that represent the public interest. Finally, this study recommends to clarify and reinforce the boundaries of the continuum process between regional planning and budgeting, and the division of roles between actors who form it; increase public transparency and participation in the planning and budgeting process to minimize brokery phenomena and pseudo participation; and the consistency of the implementation of the merit system in personnel management so that collusion and corruption potential in the government administration, especially in the planning and budgeting process, can be reduced.

Kata Kunci : perencanaan dan penganggaran, kontestasi aktor, bargaining dan sharing, fenomena brokery, marjinalisasi kepentingan publik, planning and budgeting, actor contestation, bargaining and sharing, brokery phenomena, marginalization of public interests