KOMPARASI POLA KEMITRAAN KEHUTANAN DI KPH YOGYAKARTA

FITRIA DEWI SUSANTI, Dwiko Budi Permadi, S.Hut., M.Sc. Ph.D.

2019 | Skripsi | S1 KEHUTANAN

Kemitraan kehutanan merupakan salah satu mekanisme pengelolaan hutan yang semakin penting dipraktikkan akhir-akhir ini. Termasuk dalam salah satu mekanisme Perhutanan Sosial (PS) dengan berbagai jenis pemanfaatan yang dilakukan. Salah satunya, KPH Yogyakarta menerapkan pola kemitraan kehutanan pemanfaatan hasil hutan kayu dan jasa lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah membandingkan pengaruh aktor aktual yang terlibat pada kedua pola kemitraan tersebut dan menghubungkan pengaruh aktor aktual dengan isi dokumen dalam perjanjian kerja sama. Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus yang dilakukan di BDH Paliyan, KPH Yogyakarta. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara kepada key informant dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan pertama, aktor aktual yang memiliki kekuatan (power) yang dominan pada pola kerja sama kemitraan PT SSM-DLHK adalah PT SSM dengan elemen power yang digunakan berupa koersi, insentif, dan dominan informasi. Sedangkan aktor pada pola kemitraan BUMDes Bangun Kencana- DLHK lebih beragam yaitu Pokdarwis dengan dominan informasi, KPH Yogyakarta dengan koersi dan Dinas Pariwisata Provinsi DIY dan Kabupaten Gunungkidul dengan insentif. Kedua, karakteristik isi dokumen kedua pola kemitraan secara legal formal sudah memenuhi format yang tercantum dalam P.LHK no 49 tahun 2017. Akan tetapi pola SSM-DLHK memiliki aturan yang lebih longgar dibandingkan dengan pola BK-DLHK dilihat aspek jangka waktu kerja sama pola SSM-DLHK yaitu 35 tahun lebih lama dari yang seharusnya 20 tahun dan pola BK-DLHK yaitu 5 tahun belum dimaksimalkan sampai 10 tahun. Ketiga, spirit Perhutanan Sosial (PS) dalam perspektif pemberdayaan masyarakat berbeda, pada pola PT SSM-DLHK lebih lemah dibandingkan dengan pola BUMDes-DLHK.

Forestry Partnership is one of the schemes of social forestry (PS) that was implemented lately with various types of utilization. KPH Yogyakarta implemented forestry partnership scheme for the utilization of timber product and environmental services. The aims of this research are to compare the influence of actual actors involved in both schemes and to relate the influence of actual actors involved with the document agreement of forestry partnerships in BDH Paliyan. The methodology of this research is case study. Data collection conducted with document studies and interviews to key informant. The findings are firstly, the actual actors who have the dominant power in the partnership cooperation schemes of PT SSM-DLHK are PT SSM with the power element of coersion, incentive, and dominant information. While the partnership scheme BUMDes Bangun Kencana-DLHK are diverse, which are Pokdarwis with the element power of dominant information, KPH with coersion, and the department of tourism DIY and Gunungkidul regency with element power of incentives. Secondly, the characteristics of the content analysis of both schemes as legally formal fulfill the format of P. LHK 49-year 2017. As well as SSM-DLHK schemes is unconstrained rather than BK-DLHK schemes reflected of the duration in partnership scheme of PT SSM-DLHK is 35 years, longer than the rules 20 years and partnership schemes of BUMDes-DLHK just 5 years out of 10 years maximum in the rules. Thirdly, spirit of social forestry in both partnership schemes are different on empower the society perspective, PT SSM-DLHK is weak rather than BUMDes-DLHKs spirit.

Kata Kunci : pola kemitraan, hutan, power, teori ACP, KPH Yogyakarta;forest partnership, power, ACP theory, KPH Yogyakarta