POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYERAHAN HAK ATAS RUMAH NEGARA YANG TELAH DIALIHKAN HAKNYA OLEH NEGARA KEPADA PENGHUNI

HUSEINDA KUSUMA, Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum.

2019 | Tesis | MAGISTER HUKUM LITIGASI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis potensi tindak pidana korupsi dalam penyerahan hak milik atas Rumah Negara Golongan III yang tidak disertai dengan pelepasan hak atas tanahnya; implementasi penyerahan hak milik atas Rumah Negara Golongan III yang tidak disertai dengan pelepasan hak atas tanahnya yang diduga merupakan tindak pidana korupsi; dan prospek pengaturan dan pelaksanaan penyerahan hak milik atas Rumah Negara yang telah dialihkan haknya oleh negara yang masih berdiri di atas Tanah Negara maupun di atas tanah pihak lain kedepannya. Jenis penelitian ini normatif empiris. Sifat penelitian ini deskriptif. Data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Cara pengumpulan data untuk data primer melalui studi lapangan, sedangkan data sekunder melalui studi pustaka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitan, diperoleh hasil bahwa pertama, dalam penyerahan hak milik atas Rumah Negara Golongan III yang tidak disertai dengan pelepasan hak atas tanahnya berpotensi korupsi. Berpotensi korupsi karena peraturannya jelas menyebutkan bahwa apabila penghuni sudah membayar lunas atas rumah dan tanah maka ia memperoleh pelepasan hak atas tanah dan bangunan. Namun demikian terdapat pendapat lain dari akademisi bahwa tidak terdapat potensi korupsi. Hal itu dikarenakan kemungkinan tanahnya adalah tanah negara sehingga dapat dimohonkan haknya oleh siapapun warga negara dengan membayar BPHTB. Kedua, implementasi penyerahan hak milik atas Rumah Negara Golongan III yang tidak disertai dengan pelepasan hak atas tanahnya yang diduga merupakan tindak pidana korupsi di lapangan tidak sesuai ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara jo Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara. Ketiga, prospek pengaturan dan pelaksanaan penyerahan hak milik atas Rumah Negara yang telah dialihkan haknya oleh negara yang masih berdiri di atas Tanah Negara maupun di atas tanah pihak lain kedepannya atau ius constuendumnya, alangkah baiknya penjelasan pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara yang menimbulkan kerancuan itu diatur secara tegas dengan redaksional yang sama dan dimasukkan ke batang tubuh atau diatur secara tersendiri dengan sistematika bahasa linguistik yang berbeda.

This study aims to determine and analyze the potential for criminal acts of corruption in the transfer of ownership rights to State House of Groups III which is not accompanied by the release of their land rights; implementation of the transfer of ownership rights to the State House of Group III which is not accompanied by the release of rights to their land which is allegedly a criminal act of corruption; and prospects for the regulation and implementation of the transfer of ownership rights over a State House whose rights have been transferred by the state which still stands on State Land or on another party's land going forward. This type of research is empirical normative. The nature of this research is descriptive. This research data uses primary data and secondary data. How to collect data for primary data through field studies, while secondary data through literature study. Analysis of the data used in this study is qualitative. Based on the results of the research, the results are obtained that the first, in the transfer of ownership rights to State House Group III that is not accompanied by the release of land rights has the potential to be corrupt. Potential for corruption because the rules clearly state that if the occupant has paid off the house and land then he will get the release of the rights to the land and building. However, there is another opinion from academics that there is no potential for corruption. That is because the possibility of his land is state land so that his rights can be applied for by any citizen by paying BPHTB. Secondly, the implementation of the transfer of ownership rights to a Class III Country House that is not accompanied by the release of the right to his land which is alleged to be a criminal act of corruption in the field is not in accordance with the provisions as stipulated in Article 23 of Government Regulation Number 40 of 1994 concerning Government House jo Government Regulation no. 31 of 2005 concerning Amendments to Government Regulation No. 40 of 1994 concerning Country Houses. Third, the prospect of regulating and carrying out the transfer of ownership rights to a State House that has been transferred by the state that still stands on State Land or on another party's land in the future or ius constuendum, it is better to explain Article 23 paragraph (2) Government Regulation Number 40 Year 1994 Regarding the State House which caused confusion was strictly regulated with the same editorial and entered into the torso or regulated separately with a systematics of different linguistic languages.

Kata Kunci : Potensi, tindak pidana korupsi, rumah negara