ANALISIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGANKERJA (PHK) ANTARA PEKERJA LOKAL DENGAN PERWAKILANKEDUTAAN BESAR ASING DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 673 K/PDT.SUS/2012 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR376 K/PDT.SUS-PHI/2013)

NUZULUL HIDAYAH, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum

2019 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

ANALISIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGANKERJA (PHK) ANTARA PEKERJA LOKAL DENGAN PERWAKILANKEDUTAAN BESAR ASING DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 673 K/PDT.SUS/2012 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR376 K/PDT.SUS-PHI/2013) Oleh : Nuzulul Hidayah dan Ari Hernawan INTISARI Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis (1) Pelaksanaan penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) antara pekerja lokal dengan perwakilan kedutaan besar asing di Indonesia, (2) Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja antara pekerja lokal dengan perwakilan kedutaan besar asing yang ideal di Indonesia. Penelitian ini bersifat normatif yang didukung dengan wawancara karena menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari metode wawancara menggunakan pedoman wawancara narasumber yang terkait. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan metode dokumentasi menggunakan studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier khususnya perkara perdata khusus. Kedua data tersebut dianalis secara kualitatif dengan metode dekriptif berdasarkan cara berpikir induktif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja antara pekerja lokal dengan perwakilan kedutaan besar asing di Indonesia ditangani oleh Pengadilan Hubungan Industrial dan telah terjadi pergeseran kekebalan diplomatik dari yang bersifat mutlak menjadi terbatas. Kekurangannya hakim dalam putusan tidak mempertimbangkan kekebalan diplomatik pada perwakilan kedutaan besar asing sehingga menimbulkan ketidakpatuhan perwakilan kedutaan besar asing dalam melaksanakan putusan. Mahkamah Agung dalam perkembangannya telah mengeluarkan SEMA 4 Tahun 2016 untuk mengisi kekosongan hukum, namun belumlah cukup sebagai legitimasi dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja tersebut. Pembaharuan hukum nasional Indonesia sudah seharusnya dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Kata kunci : Perselisihan, PHK, Perwakilan Kedutaan Besar Asing

ANALYSIS SETTLEMENT OF DISPUTE OF DISCLOSURE OF WORRELATIONSHIPS BETWEEN LOCAL WORKERS WITHREPRESENTATIVES OF FOREIGN EMBASSY IN INDONESIA (STUDY OF THE DECISION OF SUPPREME COURT NUMBER 673 K/PDT.SUS/2012 AND THE DECISION OF SUPPREME COURT IN INDONESIA NUMBER 376 K PDT.SUS-PHI/2013) By : Nuzulul Hidayah dan Ari Hernawan ABSTRACT This research aims to identify and analyze (1) Settlement of termination of employment disputes (PHK) between local workers and representatives of foreign embassies in Indonesia, (2) Settlement of termination disputes between local workers and representatives of the ideal foreign embassies in Indonesia. This research is normative supported by interviews because it uses primary and secondary data. Primary data obtained from the interview method using interview guides related sources. Secondary data were obtained from library research using the documentation method using document studies of primary, secondary and tertiary legal materials, especially special civil cases. Both data are analyzed qualitatively by the descriptive method based on inductive thinking. The results of research and discussion show that the implementation of dispute settlement termination of employment between local workers and representatives of foreign embassies in Indonesia is handled by the Industrial Relations Court and there has been a shift in diplomatic immunity from absolute to limited. The shortage of judges in decisions does not take into account diplomatic immunity from representatives of foreign embassies, leading to non-compliance of representatives of foreign embassies in carrying out decisions. The Supreme Court in its development has issued SEMA 4 of 2016 to fill the legal vacuum, but it is not enough as legitimacy in resolving disputes over termination of employment. The renewal of Indonesia's national law should be done to provide legal certainty for all parties. Keywords: Disputes, Work termination, Representatives of Foreign Embassies

Kata Kunci : Perselisihan, PHK, Perwakilan Kedutaan Besar Asing