PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Annisa Camelia Imansari, Wahyu Tri Widayanti, S.Hut., M.P.

2019 | Skripsi | S1 KEHUTANAN

Kabupaten Gunungkidul dikenal dengan kesuksesannya dalam pengembangan hutan rakyat. Dari 78.400,27 hektare hutan rakyat yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), 53% diantaranya berada di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam program pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini menjelaskan peran OPD yang berperan, program-program yang dilaksanakan, dan bagaimana penganggaran yang digunakan untuk mendukung program pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul. Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi langsung. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan model interaksi yang memiliki empat tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, evaluasi data, dan penarikan kesimpulan. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pemerintah Daerah DIY (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul (Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) memiliki peran dalam mendukung program pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul. OPD tersebut mempunyai peran lebih dari satu yaitu sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, monitor, dan evaluator. Program pokok yang dilakukan berupa Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Pengkayaan Hutan Rakyat. Penganggaran berasal dari 77,05% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan 22,95% Dana Alokasi Khusus (DAK) berjumlah Rp Rp7.569.290.500. Program dan kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dan masyarakat merasa terbantu dengan peran dari pemerintah daerah.

Gunungkidul Regency known by its success story of the community forest development. This study aimed to determine the role of local government towards the community forest management in Gunungkidul, by examining the relevant Regional Apparatus Organization (OPD), the role of local government, the conducted programs, and the budgeting to run the conducted programs that support the community forest development in Gunungkidul. The basic method used in this research is case study method. The data collecting techniques used are documentation study, in-depth interviews, and participant observation. The data collection analyzed by interaction model consists of data reduction, data display, data evaluation, and conclusion. The results shows that Local Government of DIY (Environment and Forestry Office and Regional Planning and Development Agency) and Local Government of Gunungkidul (Food and Agricultural Office, Industry and Commerce Office, Cooperative, Small, and Intermediate Bussiness Office, and Regional Planning and Development Agency) are playing roles towards the community forest development programs in Gunungkidul. Those organizations are playing various roles, facilitators, planners, implementers, monitors, and evaluators. The main program of the community forest management in Gunungkidul entitled Forest and Land Rehabilitation and Community Forest Enrichment. The budget source 77,05% derived from The Local Government Budget (APBD), and 22,95% The Special Allocation Fund (DAK) amounted to Rp7.569.290.500. The conducted programs have been implemented and the existence of local governments are proven helpful to the community.

Kata Kunci : Peran, Penganggaran, Pemerintah Daerah, Hutan Rakyat; Role, Budgeting, Local Government, Community Forest