A STUDY ON IMPROVING MINERAL MINING LICENSE SYSTEM IN NORTH SUMATERA INDONESIA

ERIKA SARI BR G, Retno Widodo Dwi Pramono, S.T., M.Sc., Ph.D.

2019 | Tesis | MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Indonesia terus meningkatkan Investasi Swasta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Pembentukan Pelayanan Satu Pintu di Pemerintah Daerah / Kota, Provinsi dan Nasional diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses perizinan. Dalam sistem perizinan pertambangan, para investor masih menemukan beberapa kendala. Sementara itu sumber daya area pertambangan di Indonesia masih menarik bagi investor. Karena itu, jelas ada ruang untuk perbaikan dalam sistem lisensi pertambangan. Penelitian ini menggunakan Soft System Methodology untuk menemukan kendala dalam proses sistem perizinan pertambangan di Sumatera Utara Indonesia dalam kompleksitas persyaratan dan koordinasi antara tingkat pemerintah dalam sistem dan untuk merumuskan model konseptual untuk meningkatkan proses perizinan. Data primer diperoleh dengan mewawancarai para pemangku kepentingan dan data sekunder dikumpulkan melalui tinjauan dokumen. Pemangku kepentingan yang diwawancarai adalah investor yang memiliki pengalaman berinvestasi di sektor pertambangan di Sumatera Utara Indonesia dan petugas dari lembaga pemerintahan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa masalah dalam sistem perizinan pertambangan di Sumatera Utara, yaitu: Memakan waktu, rumit, tidak pasti, tumpang tindih dan tidak informatif. Masalah terjadi karena tidak adanya peraturan daerah dalam sistem perizinan pertambangan, kurangnya koordinasi dan ketidaksesuaian peraturan. Untuk meningkatkan layanan dalam sistem lisensi pertambangan, pemerintah perlu mengeluarkan peraturan baru tentang sistem perizinan pertambangan, mengatur sistem koordinasi dan mengeluarkan peraturan baru tentang perizinan pertambangan batuan.

Indonesia continues to boost the Private Investment in order to increase the economic growth and reduce poverty. The establishment of One-stop Service at the Regional/municipal, Provincial and National Government is expected to improve the quality of licensing process. In the mining license system, the investors still find some obstacles. Meanwhile the resources of mining area in Indonesia still attractive to the investors. Therefore, it is obvious that there is room for improvements in the mining license system. This research uses the Soft System Methodology to find the obstacles in the process of mining license system in North Sumatera Indonesia due to the complexity of requirements and coordination between government levels in the system and to formulate the conceptual model to improve the process. The primary data are obtained by interviewing the stakeholders and the secondary data are gathered through document review. The Stakeholders that are interviewed are the investors who have experiences in investing in the mining sector in North Sumatera Indonesia, the officers from Provincial and Regional Offices. The result shows that there are several problems in mining license system in North Sumatera: Time-consuming, complicated, uncertain, overlapping and uninformative. The problems occur because of the absence of local regulation in the mining license system, lack of coordination and unfit regulation. To improve the service in mining license system, the government need to issue a new regulation on mining license system, arrange a coordination system and issue new regulation on rock mining license.

Kata Kunci : One-stop Service, Soft System Methodology, Public Service, Mining License