PERAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI POLICY ENTREPRENEUR DALAM MELAKUKAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG MIGAS

NAWANG KURNIAWATI, Dr. Agus Heruanto Hadna

2019 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat mengusahakan ide agenda kebijakan dengan menggugat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (UU Migas) pada tahun 2012. UU Migas menjadi dasar dibentuknya Badan Pelaksana Minyak dan Gas (BP Migas). Pembentukan badan tersebut tidak membuat pengelolaan sumber daya alam semakin lebih baik. Beberapa masalah juga muncul karena BP Migas dibentuk, termasuk UU ini bertentangan dengan konstitusi UU 1945. Muhammadiyah bertindak sebagai PE harus dapat mempertemukan tiga arus Multiple Streams Approach (MSA) agar policy window terbuka dan membuat isu publik menjadi agenda kebijakan. Muhammadiyah harus berperan mempengaruhi masing-masing arus agar dapat bertemu menjadi satu arus. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kepentingan Muhammadiyah sebagai policy entrepreneur mempertemukan arus MSA dan arus apa yang mendukung untuk melakukan perubahan kebijakan UU Migas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan kronologi Muhammadiyah sebagai aktor kebijakan. Hasil Penelitian menemukan bahwa Muhammadiyah sebagai aktor kebijakan tidak resmi memiliki kepentingan dalam mengusahakan ide kebijakan. Kepentingan tersebut didasarkan karena alasan-alasan UU Migas yang telah merugikan negara dan rakyat. Alasan tersebut juga yang menjadikan Muhammadiyah hanya membawa kepentingan umum untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Arus masalah dan arus politik adalah dua arus yang paling menentukkan untuk Muhammadiyah dapat menjadi policy entrepreneur. Dua arus tersebut berhasil membuat arus kebijakan dipengaruhi dan dapat mempertemukan tiga arus MSA. Gugatan Muhammadiyah ini berimplikasi dengan dibubarkannya BP Migas karena bertentangan dengan konstitusi UUD 1945. Pembuaran tersebut berdasarkan Putusan MK nomor 36/PUU-X/2012.

Muhammadiyah pursues the idea of a policy agenda by suing Law Number 21 Year 2001 regarding oil and gas in year 2012. This law is the basis for the establishment of Oil and Gas Management Agency (BP Migas). The establishment of that agency is not affected the natural resource management better. Some problem has appeared of this agency establishment, especially this law is against the constitution (UUD 1945). Muhammadiyah acts as PE must be able to bring together three streams of MSA in order to open the policy window and make the public issues (lawsuit) a policy agenda. This organization must influence each stream to make them meet into one stream. Moreover, Muhammadiyah must have the right strategy to make the three currents meet to sue the law. Objective research of this study is to analyse Muhammadiyah interests as policy entrepreneur in policy change making. The result of this research is Muhammadiyah as an informal policy actor has an interest in pursuing policy ideas. The interest is based for reasons of the Oil and Gas Law which have harmed the country and the people. That reason also makes Muhammadiyah only bring public interest to the nation and people of Indonesia. The stream of problem and politic currents is the two most defining currents for Muhammadiyah to become a policy entrepreneur. The two streams succeeded in making the policy flow influenced and were able to bring together three MSA. This lawsuit has implication for the dissolution of BP Migas based on MK Decision Number 36/PUU-X/2012

Kata Kunci : Policy entrepreneur, problem stream, politic stream, policy stream