PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN SLEMAN

ALEX HABIB RAHMAN, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini dilatar belakangi menjamurnya perkembangan toko berjejaring nasional yang tersebar luas khususnya di Kabupaten Sleman. Di Kabupaten Sleman telah memiliki kebijakan terkait toko modern yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, namun kenyataannya pelanggaran masih marak terjadi. Banyak toko modern yang tidak memiliki izin dan tetap berdiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, pokok kajiannya adalah pelaksaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyakarat. Penggunaan metode penelitian hukum normatif-empiris dalam upaya penelitian dan penulisan ini dilatar belakangi kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan analisis yuridis sebagai metode penguraian materi peristiwa hukum yang diteliti dan ditulis dalam penulisan ini, atas dasar pertimbangan mengutamakan penggunaan data primer yang bersumber dari wawancara dengan pejabat berwenang dari DPMPPT, Disperindag, dan Satpol PP serta data sekunder yang terkait dengan toko modern. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kebijakan ini belum sepenuhnya efektif, karena sampai akhir tahun 2018, tercatat ada 203 toko modern yang beroperasional, dan hanya setengahnya yang baru memiliki izin seperti yang di wajibkan dalam Peraturan Daerah. Kemudian Pemerintah merilis 5 toko modern yang baru ditertibkan. Kesadaran pemilik toko modern untuk memiliki IUTM belum maksimal, masih banyak toko yang sama sekali tidak memiliki izin. Hambatan masih di alami oleh instansi terkait, mulai dengan personil yang dimiliki masih terbatas, sampai dengan koordinasi antar instansi terkait yang tidak baik dan tidak tegas dalam menegakkan Peraturan Daerah tersebut.

This research-based on the wide distribution of national-scaled stores in Sleman Regency. Government of Sleman Regency has made a special policy related to modern stores that are Local Government Regulation in Sleman Regency Number 18 Year 2012, about Shopping Center and Modern Store Construction Permit. However, law violation was still happening based on the finding of modern stores with no permit. The method used in this research is normative-empirical approach with the main study of implementation of positive law provision and factual contract for certain law events in society. The background of normative-empirical approach utilization method is the suitability of theory with a research method that needed by the author. In conclusion making the process, the author used the juridical analysis as the method of law events a material description that been observed and written in this research, based on consideration of prioritizing primary data usage that collected by interviewing the competent officials from DPMPPT, Disperindag, and Satpol PP, and the secondary data related to modern stores. The research results showed that this policy was not fully effective until the end of 2018, there were about 203 modern stores that were still run and only half of those stores have to permitted. While the Government also released the list of 5 modern stores that been ordered. The awareness of modern stores owners to get IUTM was not on the most level. The related instances were still experiencing some obstacles such as limited staff and lack of coordination among related instances, so that the law enforcement related to modern stores were still weak.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Peraturan Daerah, Toko Berjejaring Nasional, Perizinan./ Law Enforcement, Local Government Regulation, National-Scaled Stores, Permit.