KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERANTAS PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DAN PROSES REHABILITASI LAHAN BEKAS PETI DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU

IWI PRANATA, Prof. WAHYUDI KUMOROTOMO, MPP, PhD

2019 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Tesis ini membahas masalah tentang kebijakan pemerintah daerah dalam memberantas pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan proses rehabilitasi lahan bekas tambang tersebut. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam memberantas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan Bagaimana proses rehabilitasi lahan bekas PETI di Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian untuk mencari, mengungkapkan, menginterpretasikan dan menggambarkan tentang; Kebijakan pemerintah daerah dalam memberantasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan Proses rehabilitasi lahan bekas PETI baik dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Jenis penelitian tesis ini adalah kualitatif. Penelitian dilakukan di beberapa instansi pemerintahan kabupaten Kuantan Singingi Hasil penelitian ditesis ini menunjukan bahwa: 1) kebijakan pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi dalam hal pemberantasan PETI mulai dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2019 hanya sebatas keputusan bupati dan kebijakan ini dinilai kurang efektif. 2) Ada rencana Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai alternative pemberantasan PETI. 3) Untuk proses rehablitasi lahan bekas tambang, pemerintah daerah baru akan merancang kebijakan terkait rehabilitasi lahan dengan memberikan bantuan bibit sawit dan benih ikan. 4) Lahan beas PETI yang sudah direhabilitasi dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan oleh pemilik lahan itu sendiri.

This thesis discusses about the policy of local government in eradicating illegal gold mining (PETI) and about the policy of local government in the process of ex-mining land rehabilitation. The formulation of problems proposed in this research are; how is the policy of Kuantan Singingi Regency Government in eradicating illegal gold mining (PETI) and how is the process of ex-mining land rehabilitation. The purpose of this research is to find out, reveal, interpret, and describe the local government policy in eradicating Illegal Gold Mining (PETI) and the rehabilitation process of ex-mining land by local government and the surrounding society. The type of this research was qualitative. The research was done in Kuantan Singingi Regency, Riau Province at some government institutions. The results of this research show that: 1) local government policy in Kuantan Singingi Regency in eradicating PETI has been started in 2006 until 2019 and it is only in the form of Regent Decree and this policy is assessed less effective. 2) There is a People's Mining Area (WPR) plan as an alternative to eradicating PETI. 3) For the rehabilitation of ex-mining land, local government has just would like to design the policy for providing palm oil and fish seedlings. 4) Rehabilitated ex-mining bee land is carried out by the district government and by the land owner himself.

Kata Kunci : Kata Kunci: Kebijakan, pertambangan emas tanpa izin, rehabilitasi lahan bekas tambang./Keywords: policy, illegal gold mining, ex-mining land rehabilitation.