EKSEKUSI GUGATAN HARTA BERSAMA DAN HAK NAFKAH TERUTANG PASCA PERCERAIAN (Studi Putusan No. 10/Pdt.G/2017/PN.Yyk)

BAYU WIDIYA PUTRA, Dr. Sutanto, S.H., M.S.

2019 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui apakah putusan nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Yyk sudah mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak dan 2) mengetahui permasalahan dan memberikan solusi pada eksekusi putusan nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Yyk. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan normative. Menggunakan data sekunder sebagai sumber data penelitian Penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu seluruh data dikumpulkan dan disusun secara sistematis oleh penulis untuk memberikan gambaran mengenai eksekusi gugatan harta bersama dan hak nafkah terhutang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa putusan nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Yyk yang pada amar putusannya mengabulkan gugatan harta bersama dan hak nafkah terhutang setelah dianalisis menggunakan teori keadilan, putusan ini memenuhi kriterian pada teori keadilan. Putusan ini dapat dikatakan sudah mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak. Tidak ada eksekusi pada putusan itu dan putusan itu juga tidak dilaksanakan secara sukarela. Permasalahan yang menghambat eksekusi pada putusan nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Yyk adalah kondisi perekonomian salah satu pihak yang menyebabkan eksekusi tidak telaksana. Solusi yang dapat dilaksanakan kedua belah pihak agar eksekusi terlaksana adalah dengan menggunakan kompensasi.

The research aims to: 1) Find out whether the verdict Number 10/Pdt. G/2017/PN. Yyk has already reflected a sense of fairness for the parties and 2) knowing the problem and providing solutions to the execution of the decision No. 10/Pdt. G/2017/PN. Yyk. This research is descriptive using the normative approach method. Use secondary data as a research data source. The study was analyzed qualitatively that all data were gathered and compiled systematically by the authors to provide an overview of the execution of mutual property claims and outstanding living. The results of this study indicate that the Decree No. 10/Pdt. G/2017/PN. Yyk who, in its verdict, granted mutual property claims and outstanding living rights after being analyzed using justice theory, this ruling satisfies the criticism of the theory of justice. This ruling can be said to reflect the sense of fairness for the parties. There was no execution on the ruling and the ruling was not voluntarily implemented. The problem that inhibits execution on verdict Number 10/Pdt. G/2017/PN. Yyk is the economic condition of one of the parties that causes the execution is not there. Solutions that can be implemented by both parties in order to execute is done is to use compensation.

Kata Kunci : Keadilan, Eksekusi, Kompensasi