PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA PPAT BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NOMOR 8 TAHUN 2012 DI KABUPATEN MERAUKE

BENEDICTA PUTRI D, Dr. jur. Any Andjarwati, S.H., M.Jur

2019 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Tujuan dari penelitian adalah menyimpulkan kompleksitas masalah dalam pelaksanaan pembuatan akta PPAT berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 8 Tahun 2012 di Kabupaten Merauke beserta akibat hukum yang dapat ditimbulkan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif-empiris yang merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh dituangkan dalam bentuk laporan yang bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif. Hasil penelitian ditemukan, pertama; pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 8 Tahun 2012 telah dilaksanakan sepenuhnya di Kabupaten Merauke, penggunaan blanko akta PPAT sudah sangat jarang. Kedua; kesalahan terhadap akta PPAT yang dibuat karena kurangnya koordinasi antara Kantor Pertanahan dengan PPAT dan juga pemahaman PPAT yang berbeda-beda. Pemahaman yang berbeda-beda terjadi karena tidak pernah diadakan sosialisasi untuk menyatukan persepsi. Ketiga; tidak pernah dilakukan pemeriksaan akta yang diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke.

The purpose of this study is to conclude the complexity of problem in implementation of establishment of PPAT deed based on Peraturan Kepala Badan Pertanahan Number 8 Year 2012 in Merauke District along with legal consequences that can be caused. This research is a normative-empirical legal research which is a legal research concerning the enactment of legal provisions in action on every legal event that occurs in the society. The result of this research that was acquired, set forth in the form of descriptive analysis which is a form of research that purposed to draw the applicable laws and regulation associated with legal theory and the practice of implementing applicable law. The research found, first; implementation of Peraturan Kepala Badan Pertanahan Number 8 Year 2012 has fully implemented at Merauke District, the use of PPAT deed form is very scarce. Second; error in the establishment of PPAT deed because the lack of coordination between Land Office and PPAT and different PPAT understanding in implementing the applicable law. This happens because socialization has never been held to equalize the understanding of the law. Third; there is no examination has been carried out for the deed that will be collected to the Land Office of Merauke District.

Kata Kunci : PPAT, Akta Tanah,PPAT Deeds, Deeds of PPAT