PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

RESTI DIAN LUTHVIATI, Joko Setiono, S.H., M.Hum.

2019 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 32/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif yang membentuk Undang-Undang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis problematika pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan wawancara. Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Tekhnik pengumpulan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tahun 2013 tidak dilaksanakan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melaui Badan Legislasi (Baleg) dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dalam Prolegnas prioritas tahun 2013. Namun sampai tahun 2017 putusan tersebut baru sampai tahap perencanaan RUU, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Sedangkan pada tahun 2014, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melaui Baleg dan Menkumham hanya melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, adapun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, tidak dilaksanakan baik dalam Prolegnas prioritas. Kedua, Problematika pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan disebabkan oleh tidak adanya lembaga eksekutor putusan, tenggang waktu pelaksanaan putusan, kekuasaan Mahkamah Konstitusi yang luas dan cenderung melampaui batas, tidak diterapkannya mekanisme constitutional question.

This study aims to determine and analyze the implementation of the Constitutional Court Decision Number 36 / PUU-X / 2012, the Constitutional Court Decision Number 28 / PUU-XI / 2013, Constitutional Court Decision Number 32 / PUU-XI / 2013, Constitutional Court Decision Number 85 / PUU-XI / 2013, Decision of the Constitutional Court Number 97 / PUU-XI / 2013, and Decision of the Constitutional Court Number 100 / PUU-XI / 2013 by the Government and the House of Representatives (DPR) as the legislative body that forms the Act. This study also aims to find out and analyze the problems in the implementation of the Constitutional Court's Decision in the formation of laws and regulations. This type of research used in compiling this research is normative legal research that is completed with interviews. This research is descriptive. The type of data used is secondary data. Secondary data collection techniques were obtained through library research. Primary and secondary data were analyzed qualitatively. The results of the study show that: First, the Constitutional Court Decision Number 36 / PUU-X / 2012 in the formation of 2013 laws and regulations was not implemented by the Government and the House of Representatives through the Legislature (Baleg) and the Minister of Law and Human Rights (Menkumham) in the Prolegnas priority in 2013. However, until 2017 the verdict has only reached the planning stage of the bill, whereas based on the provisions of Article 1 paragraph (1) of Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Legislation, it states that the Formation of Legislation Regulations is the making of Legislation invitation that includes the stages of planning, drafting, discussion, ratification or determination, and promulgation. Whereas in 2014, the Government and the House of Representatives through the Legislative and Menkumham only implemented the Constitutional Court Decision Number 97 / PUU-XI / 2013 concerning the review of Law Number 12 Year 2008 concerning Regional Government and the Constitutional Court Decision Number: 85 / PUU-XI / 2013 concerning Testing of Law Number 7 of 2004 concerning Water Resources, as for Decision of the Constitutional Court Number 28 / PUU-XI / 2013 concerning Testing of Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives, Decision of the Constitutional Court Number 85 / PUU-XI / 2013 concerning Testing of Law Number 7 of 2004 concerning Water Resources and Decision of the Constitutional Court Number 100 / PUU-XI / 2013 concerning Testing of Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties, was not implemented well in priority Prolegnas. Second, the problematic of the implementation of the Constitutional Court's Decision in the formation of laws and regulations is caused by the absence of the executing agency of the decision, the grace period of the implementation of the decision, the power of the Constitutional Court that is broad and tends to exceed the limits, the implementation of the constitutional question mechanism.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Putusan, Eksekusi