EVALUASI KEBIJAKAN KAPET STUDI TENTANG PENETAPAN, PELUANG DAN TANTANGAN KAWASAN ANDALAN BIAK

Reymond Richard Hendrik Yap, Dr. Jeremias T. Keban, MURP

1998 | Tesis | Magister Perencanaan Kota dan Daerah

Penetapan Kebijakan Kawasan Pengembangan Ekonomi (KAPET) dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 90 Tanggal 3 Desember 1996 merupakan komitmen pemerintah untuk memacu pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) melalui upaya terobosan yang memangkas model kebijakan pembangunan yang cenderung bias ke Kawasan Barat Indonesia (KBI), yang menciptakan kesenjangan dan ketimpangan. Penetapan Kawasan Andalan Biak, mempunyai arti penting. Disamping posisinya yang sangat strategi, pengembangan Biak tidak saja sebagai pusat pertumbuhan di Propinsi Irian Jaya, tetapi dapat berfungsi sebagai pintu gerbang Indonesia di bagian timur, untuk mengantisipasi perkembangan Asia pasifik. Kawasan Andalan Biak sebagai pusat pertumbuhan utama di Propinsi Irian Jaya diharapkan mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan kawasan, menjalin keterkaitan antar sub kawasan maupun antar Kawasan Andalan lainnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan menjadi pusat pelayanan antar Sub Kawasan melalui ketersediaan prasarana dan sarana perhubungan. Tujuan penelitian adalah guna mengevaluasi Kebijakan W E T tentang kriteria penetapan Kawasan Andalan- Biak, melalui kajian potensi fisik, penduduk, ekonomi maupun ketersediaan prasarana dan sarana perhubungan, serta peluang dan tantangan untuk berkembang. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data sekunder, yaitu melalui data-data kepustakaan yang terkait dengan pembahasan yang dilakukan. Kajian dari tesis ini, sebagai upaya menemukenali berbagai faktor penentu penetapan Kawasan, faktor pendorong maupun penghambat, sebagai input bagi Sub Kawasan Andalan Biak guna mengantisipasi kenyataan dimasa mendatang. Hal lain yang dianalisa adalah menyangkut peluang dan tantangan bagi Sub kawasan Andalan untuk berkembang dengan potensi dan masalah yang dimiliki. Penelitian ini berhasil merumuskan rekomendasi mengenai perlunya (1). Peningkatan mutu pelayanan dasar; (2). Perubahan model pelayanan birokrasi publik dan (3). Peran pemerintah dalam mendorong Kemitraan usaha.

The Simultaneous Economic Deevelopments Territory (KAPET) policy decreed by the President of Republic of Indonesia which was contained in decree No. 90 December 3, 1996 was goverments commitment in East Territory Indonesia (KTI) development acceleration. Government break-through efforts includes to reduce delopment policy stressed in West Territory Indonesia (KBI). The last had caused gaps and one-sidedness between East Territory Indonesia (KTI) and West Territory Indonesia (KBI). Determination of Biak Mainstay Territory has important meaning. Besides having strategic position and as the center of development in Irian Jaya Province, Biak has function as a gate of Eastern Indonesia to anticipate Asia-Pasific territory development. As the main development center in Irian Jaya Province, Biak Mainstay Territory is hoped to have capability to be the main activator of territory development, to form linkage among sub-territories and among other mainstay territories in East Territory Indonesia. Moreover, it is which to be the service center for sub-territories by using means and infrastucture of transportation that have been available. The purpose of this is to evaluate The Simultaneous Economic Development territory (KAPET) policy of Biak Mainstay Territory determination. The evaluation was implemented by investigating physical potential, inhabitant, economy, availability of transportation means and infrastructure, chances and obstacles to develop. This study used qualitative descriptive method which based on secondary data collected from literature related to this study. Investigation of this study was an effort to find out and to identi@ various factor of territory determination, stimulus and barier factors useful of Biak Mainstay Sub- Territory to anticipate future realities. This study also analyzed chances and obstacles faced by Mainstay Sub-Territory in development process based on its own potentials and problems. The study recommends that (1) the quality of basic services need to be increased; (2) public bureaucracy servives forms should be changed; and (3) government role is important to increase business partnership.

Kata Kunci : Kebijakan Kapet, Pembangunan daerah, Kawasan Andalan Biak