Institutional Dualism and Its Impact on Economic Development, The Case of Dualism in Batam

LANY PIONIER S, Prof. Ir. Bakti Setiawan, M.A., Ph.D.

2019 | Tesis | MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Pembangunan daerah merupakan upaya meningkatkan kondisi sosial ekonomi suatu daerah, dengan melibatkan berbagai aktor di dalamnya. Selain ketepatan pemilihan kebijakan serta pelaksanaan kebijakan yang benar, interaksi antar actor pembangunan di dalam kedua proses tersebut memiliki pengaruh terhadap pembangunan wilayah. Batam sebagai wilayah dengan posisi strategis, terletak di jalur perdagangan internasional, dikembangkan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun demikian, dalam perkembangannya, Batam menghadapi permasalahan kepemerintahan yang berdampak pada penurunan kinerja perekonomiannya. Tidak hanya di level local, namun pengaruhnya hingga pada level nasional. Studi ini menjelaskan hubungan sebab akibat dari Dual Governance, dengan fokus pada aspek pembentukan, hubungan antar lembaga dan dampaknya terhadap pembangunan. Menggunakan kerangka kerja dari Holzinger, Kern dan Kromrey (2016), studi ini menangkap isu dualisme kelembagaan yang telah terjadi selama bertahun-tahun dan dianggap sebagai penyebab kemerosotan pembangunan di Batam. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan mengumpulkan data dari wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga poin utama. Pertama, memprtimbangkan kondisi wilayah sebelum penerapan satu kebijakan. Kedua, pentingnya kehadiran lembaga yang sudah ada sebelumnya karena mereka memiliki pengetahuan lokal dan memegang kepercayaan publik. Ketiga, penyediaan kondisi yang fleksibel yang dapat meningkatkan hubungan kerja antar lembaga melalui negosiasi. Ketiga faktor ini mempengaruhi tingkat hubungan antar pemerintah, yang merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan wilayah. Hubungan antar pemerintah berbanding lurus dengan pembangunan wilayah. Semakin efektif dan efisien hubungan antar pemerintah, semakin positif perkembangan suatu wilayah. Sebagai agen pembangunan, pemerintah harus mampu mengelola daerah, melaksanakan pembangunan dan mengatasi masalah yang dihadapi selama proses pembangunan. Kebijakan yang efektif dan efisien diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan dan hanya dapat diperoleh jika pemerintah memiliki hubungan antar pemerintah yang efektif.

Regional development is an effort to improve the socio-economic conditions of an area, by involving various actors in it. In addition, beside the correct selection of policies and the correct implementation of policies, the interaction between development actors in both processes has an influence on regional development. Batam as a region with a strategic position, located on the international trade route, was developed to become one of the engines of economic growth in Indonesia. However, in its development, Batam faced governance problems that had an impact on the decline in its economic performance. Not only at the local level, but its influence reaches the national level. This study explains the causal relationship of Dual Governance, focusing on aspects of formation, relations between institutions and their impact on development. Using the framework of Holzinger, Kern and Kromrey (2016), this study captures the issue of institutional dualism that has occurred for years and is considered to be the cause of the decline in development in Batam. The study was conducted using qualitative research methods with a case study approach and collecting data from interviews and document analysis. The results showed that there were three main points. First, consider the existing conditions before implementing the regional autonomy policy. Second, the importance of the presence of pre-existing institutions because they have local knowledge and hold public trust. Third, the provision of flexible conditions that can improve work relations between institutions through negotiations. These three factors affect the level of inter-governmental relations, which is one of the important factors in regional development. Relations between governments are directly proportional to regional development. The more effective and efficient relations between governments, the more positive the development of a region. As a development agent, the government must be able to manage the area, carry out development and overcome problems encountered during the development process. Effective and efficient policies are needed to achieve development goals and can only be obtained if the government has effective intergovernmental relations

Kata Kunci : Dual governance, institutional dualism, regional development