Kepentingan Politik dan Representasi Kepentingan Publik (Studi Tentang Kepentingan Politik Otoritas Anggaran Dalam Pembahasan APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016)

FAHMI MUHAMAD, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP.

2019 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Pada tahun 2015 Kabupaten Pangandaran untuk pertama kalinya menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akhirnya dimenangkan oleh pasangan H. Jeje Wiradinata (Pak Jeje) dan H. Adang Hadari (Pak Adang) untuk periode 2015 - 2020. Diawal periode kepepimpinannya pasangan tersebut menyatakan APBD Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016 lebih pro rakyat. Pernyataan tersebut didasarkan pada program dan anggaran belanja publik yang dianggap lebih besar daripada belanja modal. Namun data cukup menunjukan bahwa APBD Kabupaten Pangandaran tahun 2016 belum termanifestasikan secara nyata pada kebijakan anggaran tahun 2016. Kebijakan penganggaran di Kabupaten Pangandaran ternyata masih konservatif yaitu masih menempatkan belanja tidak langsung atau rutin sebagai belanja utama dan belanja langsung atau pembangunan sebagai belanja penunjang. Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengkaji dinamika politik dalam pembahasan APBD Kabupaten Pangandaran pada Tahun Anggaran 2016 yang meliputi proses penyusunan RAPBD serta proses pembahasan draf RAPBD yang diusulkan oleh eksekutif dan dibahas bersama dengan DPRD untuk ditetapkan menjadi APBD. Fokus analisisnya adalah pada dimanika politik antar otoritas anggaran dengan melihat kepentingan politik serta relasi kekuasaan antar otoritas anggaran sehingga hal tersebut mempengaruhi pada realisasi belanja publik. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan model analisis Miles dan Huberman dalam analisis datanya. Berdasarkan hasil temuan peneliti, terdapat beberapa kepentingan politik dari otoritas anggaran (eksekutif dan legislatif) yang mempengaruhi belanja publik pada APBD Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016 yang dapat dilihat pada kepentingan dalam penetapan dan belanja daerah dengan jalan melakukan monopoli dan intervensi yaitu dana hibah digunakan sebagai daya tawar politik, terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Jaga Lembur, serta bantuan motor untuk kepala desa, kepentingan politik tersebut mengindikasikan bahwa belanja daerah tidak sepenuhnya merepresentasikan kepentingan publik, melainkan hanya mewadahi prilaku oportunistik otoritas anggaran. Untuk meminimalisir dominasi kepentingan politik otoritas anggaran dalam proses kebijakan anggaran. Pemerintah hendaknya membuat sistem penganggaran yang lebih modern seperti e-budgeting, serta membuat aturan yang memberikan keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran lebih dalam, masyarakat tidak hanya sebatas mendapatkan sosialisasi anggaran melainkan harus berpartisipasi aktif yang diharapkan menjadi solusi dari persoalan politik anggaran.

In 2015 Pangandaran Regency held its first Regional Head Election (Pilkada) which was won by H. Jeje Wiradinata (Pak Jeje) and H. Adang Hadari (Pak Adang) for the 2015-2020 period. At the beginning of the leadership period the Regional head stated that the Regional Budget of Pangandaran Regency in 2016 Fiscal Year is allocated as pro-poor budget. The statement is based on public expenditure programs and budgets which are considered larger than capital expenditure. However, the data is sufficient to show that the 2016 Pangandaran Regency budget has not been manifested significantly in the 2016 budget policy. The budgeting policy in Pangandaran Regency is still conservative, that is, it still places indirect or routine expenditure as the main expenditure and direct expenditure or development as supporting expenditure. This research aims to examine the political dynamics in the discussion of Pangandaran Regency Annual Budget (APBD) in Fiscal Year 2016, which includes the process of preparing the RAPBD as well as the process of discussing the draft RAPBD proposed by the executive as discussed together with the DPRD to be determined as the APBD. The focus of this thesis is on the political dynamic between the budget authority by looking at political interest and power relation between them. So then, it will influence the public expenditure realization. This research is a descriptive research with a qualitative approach that uses Miles and Huberman analysis models in the data analysis. The results of the research show that there are several political interests of the budgeting authority (executive and legislative) that affect public spending in the 2016 Pangandaran Regency Regional Budget. This can be seen from their interests in the determination and regional spending by monopolies and interventions, namely the grant funds are used as power political bargaining, the formation of an Overtime Task Force (Satgas) Jaga Lembur, as well as motorcycle distribution for heads of village, these political interests indicate that regional spending does not fully represent the public interest, but only accommodates the opportunistic behavior of the budget authority. To minimize the dominance of the political interests of the budget authority in the budget policy process, the government should create a more modern budgeting system such as e-budgeting, and make rules that provide community involvement in the budgeting process more deeply, the public is not only limited to getting budget socialization but must actively participate which is expected to be a solution to the problem of budget politics.

Kata Kunci : Politik Anggaran, Pembahasan APBD