Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang Tidak Melegitimasi Hak dan Kewajiban Para Pihak yang Bersengketa (Studi Putusan BANI Nomor: 263/IX/ARB-BANI/2007)

TOSHINOY A P SIAHAAN, Herliana, S.H., M.Comm.Law., Ph.D

2019 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa: 1) Putusan BANI Nomor: 263/IX/ARB-BANI/2007 sebagai suatu putusan arbitrase yang seharusnya melegitimasi hak dan kewajiban Para Pihak; dan 2) akibat hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak di dalam Build Operate and Transfer Agreement Nomor 02/IGAS-MUI/BOTA/X/2003 tanggal 17 Oktober 2003 (Perjanjian BOT 02/IGAS-MUI/BOTA/X/2003) merujuk pada Putusan BANI Nomor: 263/IX/ARB-BANI/2007, mengingat Perjanjian BOT 02/IGAS-MUI/BOTA/X/2003 berakhir pada masa operasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Data penelitian ini didapatkan dari data primer dan data sekunder. Cara dan alat dalam memperoleh data primer dalam penelitian ini menggunakan wawancara, dan cara yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian BOT 02/IGAS-MUI/BOTA/X/2003 diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama para pihak, dalam hal ini PT Majuko Utama Indonesia (MUI) dan PT Igas Utama (IU), sebagaimana dituangkan di dalam Putusan BANI Nomor: 263/IX/ARB-BANI/2007, namun Putusan BANI Nomor: 263/IX/ARB-BANI/2007 hanya menghantarkan proses perkara kepada pencarian basis/dasar yang dapat dijadikan dasar pengakhiran Perjanjian BOT 02/IGAS-MUI/BOTA/X/2003 tanpa melegitimasi hak dan kewajiban para pihak akibat pengakiran Perjanjian BOT 02/IGAS-MUI/BOTA/X/2003 tersebut. Adapun akibat hukum atas Putusan BANI Nomor: 263/IX/ARB-BANI/2007 ialah, putusan arbitrase tersebut sulit untuk dieksekusi karena di dalam Putusan BANI Nomor: 263/IX/ARB-BANI/2007 tidak terdapat amar yang berisi penghukuman, dengan demikian tidak terdapat kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban bagi para pihak.

This study aimed to identify and to analyze: 1) BANI decision Number: 263/IX/ARB-BANI/2007 as arbitration decision should legitimize rights and obligations of the Parties; and 2) Legal consequences of the Parties rights and obligations in BOT Agreement 02/IGAS-MUI/BOTA/X/2003 referring to BANI decision Number: 263/IX/ARB-BANI/2007, considering that BOT Agreement 02/IGAS-MUI/BOTA/X/2003 was terminated on operation phase. This study used empirical normative approach. The data which obtained for this study are primary and secondary data. The method and tool which used in obtaining primary data for this study is interview method, while for the secondary data is using document study. The result of this study showed BOT Agreement 02/IGAS-MUI/BOTA/X/2003 was terminated based on mutual consent between the parties in the agreement, in this case PT Majuko Utama Indonesia (MUI) and PT Igas Utama (IU) as stated under BANI decision Number: 263/IX/ARB-BANI/2007. However, BANI decision Number: 263/IX/ARB-BANI/2007 only processing the case through basis/principle searching which may be used as termination basis of BOT Agreement 02/IGAS-MUI/BOTA/X/2003 without legitimizing the rights and obligations of the parties caused by BOT Agreement 02/IGAS-MUI/BOTA/X/2003 termination. The legal consequence of BANI decision Number: 263/IX/ARB-BANI/2007 is the arbitration decision is difficult to be executed since BANI Decision Number: 263/IX/ARB-BANI/2007 decision did not provide decision which contains punishment, therefore there is no legal certainty of rights and obligations for the parties.

Kata Kunci : tinjauan yuridis, putusan, melegitimasi