Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas Di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

H. AFIFUDDIN, Ratna Nurhayati, S.E., M.Com., Ak., CA., Ph.D.

2019 | Tesis | MAGISTER AKUNTANSI

Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Samarinda merupakan lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili perkara pada tingkat banding. Penelitian ini dilatar belakangi dari hasil wawancara pendahuluan yang menemukan bahwa aktivitas pengeluaran kas belum mendapatkan pengawasan secara maksimal dari pengawas internal, masih terjadi pengembalian surat perintah membayar (SPM) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pada saat transaksi pengeluaran, dan ada ketidaksesuaian antara rencana penarikan dana (RPD) dengan laporan realisasi anggaran (LRA) manual yang menunjukkan ada pengeluaran di luar perencanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengendalian internal pada siklus pengeluaran kas berdasarkan lima komponen pengendalian dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yakni: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta monitoring. Penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan penerapan pengendalian internal pada siklus pengeluaran kas dengan pengendalian internal dari PP Nomor 60 Tahun 2008. Penilaian pengendalian internal pada siklus pengeluaran kas PTA Samarinda membutuhkan data-data berupa: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sudah melaksanakan pengendalian atas siklus pengeluaran kas, namun sistem pengendalian internal atas siklus pengeluaran kas pada lima komponen pengendalian belum efektif.

Religious High Court (RHC) of Samarinda is a judicial institution in a religious judicial system to adjudicate cases of appeals. This research was conducted because a prior research conducted through an interview found that its cash payment activities had no maximum control by its internal controllers. There have been retrievals of payment order letter (POL) from State Treasury Office (STF) in its payment transactions, a discrepancy between its withdrawal plans and budget realization reports (BRR) show a payment that changes from its original plan. This research aims to analyse internal control system of cash payment cycle based on five control indicators according to Government Regulation No. 60 2008 (about Government Internal Control System): control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. This research compared between implementation of the internal control in the cash payment cycles and the internal control in the Government Regulation No. 60. The data for this research were collected by means of observation, interview and documentation. It can be concluded that the Religious High Court (RHC) of Samarinda has implemented control to the cash payment cycles, but its internal control based on the five indicators has not been effective.

Kata Kunci : Pengendalian Internal, Pengeluaran Kas, PTA, PP No. 60 Tahun 2008.