PERKEMBANGAN KEWAJIBAN PARA PIHAK UNTUK BERITIKAD BAIK DALAM PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 DAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016, STUDI PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI WILAYAH D.I.YOGYAKARTA TAHUN 2017-2018

Josephine Nita Kurniawan, Laras Susanti, S.H., LL.M.

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah digantikan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pembaharuan PERMA yang didasarkan oleh kekurangan-kekurangan sebelumnya, memuat poin utama yaitu kewajiban beritikad baik dalam proses mediasi. Beberapa poin perubahan dalam PERMA 2016 diharapkan dapat mewujudkan peningkatan presentase keberhasilan mediasi di pengadilan. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan kewajiban para pihak, pelaksanaan kewajiban beritikad baik para pihak, serta pengaruh pelaksanaan kewajiban beritikad baik terhadap keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Wilayah DIY pada tahun 2017-2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif-empiris, yang adalah penelitian yuridis-normatif dan diperkuat dengan menggunakan data empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan dari perkembangan kewajiban para pihak dalam menempuh mediasi telah mengakomodir kekurangan PERMA 2008. Hakim mediator wilayah DIY tidak pernah menyatakan para pihak tidak beritikad baik, namun hal tersebut tidak selalu bersesuaian dengan fakta yang terjadi. Terlaksananya kewajiban beritikad baik tidaklah menentukan peningkatan keberhasilan mediasi.

PERMA Number 1 Year 2008 concerning the Procedure in Court Mediations has been replaced by PERMA Number 1 Year 2016. In regards to the update of the PERMA concerned, which is based on previous shortcomings, it contains the main points, namely the obligations to act based on good faith during mediation processes. Some changes in PERMA 2016 are expected to be the embodiment in increasing the percentage of success rate in court mediations. This legal study aims to identify the comparison of obligations owned by parties, the implementation of obligations owned by parties to act based on good faith, as well as the the effect of implementing the obligations based on good faith towards the success of mediation in the District Court D.I.Yogyakarta in 2017-2018. The research method used is a normative-empirical method, which is a juridical-normative research and strengthened using empirical data. The results indicated that the change in regards to the development of obligations owned by parties in mediation has accommodated the shortcomings of PERMA 2008. The judge as mediator in D.I.Yogyakarta has never stated that his parties did not act based on good faith. However, this does not always correspond to the facts that occur. The implementation of obligations based on good faith does not determine the increase in the success rate of mediations.

Kata Kunci : itikad baik, mediasi