KEBIJAKAN PEMENUHAN PANGAN DI INDONESIA PADA MASA SUKARNO 1950-1965

NURBAITI WIJAYANTI, Dr. Sri Margana, M.Phil.

2019 | Skripsi | S1 SEJARAH

Di Indonesia beras menjadi makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat. Bagi Indonesia beras tidak hanya bernilai ekonomis melainkan komoditas yang juga bernilai politis. Karena nilai politis inilah maka setiap penguasa mengupayakan terjaminnya ketersediaan beras sebagai sumber pangan utama. Tahun 1942 hingga 1949, sejarah pangan di Indonesia mengalami kemelut. Masa Jepang dan Revolusi dinilai sebagai titik mula permasalahan pangan yang ada di Indonesia. Pada akhir periode tersebut, Indonesia dihadapkan pada ancaman kelaparan. Pasca kedaulatan, ancaman kelaparan masih membayang-bayangi. Pemerintah diharuskan membuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah itu. Selain itu, mereka harus bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Di lain sisi, di periode yang baru itu Indonesia masih dihadapkan pada kondisi ketidakstabilan. Kekacauan politik dan ekonomi negeri ini menjadi tantangan tambahan bagi upaya pemenuhan pangan. Penelitian ini berusaha mencari tahu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab pemenuhan pangan melalui kebijakan yang dibuat serta dampaknya terhadap masyarakat. Sebagai sebuah tulisan sejarah, penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi sumber, dan interpretasi, sebelum akhirnya menjadi historiografi. Penelitian ini menggunakan arsip, koran serta produk hukum sebagai sumbernya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemenuhan pangan pemerintah terfokus pada dua kebijakan utama. Pertama ialah kebijakan suplai beras dan kebijakan distribusi. Kebijakan pangan pemerintah di masa ini tidak dapat dilepaskan dari aspek politik dan ekonomi. Instabilitas politik mengakibatkan kebijakan pangan seringkali berganti-ganti. Ditambah dengan kekacauan ekonomi mengakibatkan rakyat kesulitan memperoleh pangan, yakni beras. Pada akhirnya, dua persoalan ini membuat kebijakan pemenuhan pangan yang dilakukan oleh pemerintah gagal.

In Indonesia, rice is a staple food for most people. For Indonesia, rice is not only an economic value, but a commodity which is also of political value. Because of this political value, each ruler strives to guarantee the availability of rice as the main food source. In 1942 to 1949, food history in Indonesia experienced chaos. The Japanese period and the Revolution are considered as starting points for food problems in Indonesia. At the end of that period, Indonesia was faced with the threat of starvation. After sovereignty, the threat of hunger is still looming. The government is required to make policies to resolve the problem. In addition, they must be responsible for meeting people's food needs. On the other hand, in the new period Indonesia was still faced with conditions of instability. The country's political and economic turmoil is an additional challenge for efforts to fulfill food. This study seeks to find out the efforts made by the government in fulfilling the responsibilities of fulfilling food through policies made and their impact on society. As a historical paper, this study uses a historical method that consist of topic selection, source collection, source verification, and interpretation, before finally become historiography. This study uses archives, newspapers, and legal products as its source material. The results of this study indicate that the government's food fulfillment policy is focused on two main policies. First is the rice supply policy and distribution policy. The government's food policy at this time cannot be separated from political and economic aspects. Political instability causes food policies to change frequently. Added with economic chaos, it is difficult for people to obtain food, namely rice. In the end, these two problems made the government's food fulfillment policy failed.

Kata Kunci : Pangan, Beras, Kebijakan Pangan, Pemenuhan Pangan