Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pembatalan Akta Hibah Atas Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan No. 6/PDT/2018/PT PTK)

HENDRI WIJAYA, Dr. Khotibul Umam, S.H., LLM

2019 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui dan menganalisis konsekuensi hukum terhadap akta hibah yang dibuat oleh PPAT atas perbuatan melawan hukum dan 2) mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait dalam putusan pembatalan akta hibah atas perbuatan melawan hukum, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 6/PDT/2018/PT PTK. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan normatif. Menggunakan data sekunder sebagai sumber data penelitian. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu seluruh data dikumpulkan dan disusun secara sistematis oleh penulis untuk memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum bagi para pihak dalam pembatalan akta hibah atas perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konsekuensi hukum terhadap Akta Hibah nomor:128/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat dihadapan PPAT adalah tidak sah karena terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan status hukum jual beli atas sebidang tanah seluas 85 M2 antara Habibah selaku penjual dan Iskandar selaku pembeli yang dilakukan dibawah tangan tetaplah sah. Perlindungan hukum para pihak yaitu :1) putusan tersebut mencerminkan keadilan dan perdamaian yang didapatkan oleh Tergugat 2) putusan pengadilan dapat dijadikan dasar perbuatan hukum untuk mendapatkan hak atas tanah bagi Penggugat yaitu seluas 85M2 3) bagi PPAT dan BPN tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban secara perdata yang diderita oleh Penggugat 4) Bank mengajukan gugatan ke pengadilan dengan membawa barang bukti yaitu perjanjian kredit antara Bank Cimb Niaga dan debitur (Tergugat).

The purpose of this research are : 1) to know and analyze the legal consequences of the grant deed made by PPAT for the Act against the law and 2) to know and analyze the legal protection for the parties involved in the decision the cancellation of the grant deed act against the law, based on the decision of high court no. 6/PDT/2018/PT PTK. This research is a descriptive research by using a normative approach method. This research is using secondary data as a research data source. This research is analyzed by qualitative method that all data are collected and arranged systematically by the authors to give a description of legal protection for the parties in the cancellation of the grant deed for the act against the Law. The results of this research showed that the legal consequences of the grant act no. 128/2013 March 28th 2013 made in front of PPAT is not valid due to the existence of the action against the law and the legal status of buying and selling of a land area of 85 m2 between Habibah as the seller and Iskandar as buyer which privately made remain valid. Legal protection of the parties include : 1) The ruling reflects the justice and peace gained by the defendant 2) judicial decisions can be used as the basic of legal action to obtain land rights for the plaintiff 3) for the PPAT and National land Affairs agency cannot be held liable for civil liability suffered by the plaintiff 4) The Bank filed a lawsuit against the court carrying evidence of a credit agreement between Bank Cimb Niaga and the debtor (defendant).

Kata Kunci : perlindungan hukum, akta hibah, perbuatan melawan hukum