BERLAKUNYA ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM KONTRAK-KONTRAK BERDIMENSI PUBLIK DI INDONESIA

TAUFIQ EL RAHMAN, Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, SH., CN.; Dr. Paripurna, SH. M.Hum., LLM.,

2019 | Disertasi | DOKTOR ILMU HUKUM

Penelitian disertasi ini secara prinsipil bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan antara lain (1) Apakah keterikatan para pihak pada perjanjian berdasarkan asas pacta sunt servanda dapat dikecualikan untuk kontrak-kontrak yang berdimensi publik?; (2) Apakah kriteria yang wajib dipenuhi agar keterikatan para pihak di dalam perjanjian atau kontrak-kontrak yang berdimensi publik terhadap asas pacta sunt servanda dapat dikecualikan?; (3) Bagaimana seharusnya perumusan yuridis atas asas pacta sunt servanda untuk kontrak-kontrak yang berdimensi publik pada masa mendatang?; dan (4) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap salah satu pihak yang dirugikan?. Jenis penelitian disertasi ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan menggunakan empat pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approachment), pendekatan historis (historical approachment), pendekatan konseptual (conceptual approachment), serta pendekatan filsafat (philosophical approachment). Sumber informasi penelitian diperoleh dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Teknik pengumpulan sumber informasi penelitian diperoleh melalui studi dokumen hukum yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis konten dan teknis analisis perbandingan. Analisis sumber informasi dan penarikan kesimpulan dilaksanakan dengan menggunakan metode penalaran hukum secara deduksi sehingga diperoleh jawaban terhadap permasalahan sebagai isu hukum yang dirumuskan. Hasil penelitian disertasi memaparkan bahwa (1) Mengingat bahwasanya kontrak berdimensi publik bertujuan utama untuk menyelenggarakan kepentingan umum dan sekaligus tunduk kepada norma hukum positif yang disusun untuk mendukung pelaksanaan kontrak, maka keterikatan para pihak di dalam kontrak berdimensi publik terhadap asas pacta sunt servanda dimungkinkan untuk dikecualikan; (2) Kontrak berdimensi publik tidak lagi berada di kondisi yang rigid dan kaku jika dibandingkan dengan kontrak privat, evolusi substansi dan prosedur di dalam kontrak berdimensi publik mensyaratkan beberapa kriteria untuk dapat dikecualikan dari asas pacta sunt servanda manakala terjadi (a) penyesuaian harga (price adjustment), (b) pelaksanaan kontrak untuk tahun jamak (multi-years contracts) dan (c) kewajiban kepada para pihak untuk memaknai nilai hak dan kewajiban secara berimbang (understanding value of obligation); (3) Pada masa mendatang, guna menjamin keadilan hukum para pihak maka kontrak berdimensi publik seyogyanya dilakukan dengan mendasarkan kepada teori efisiensi kontrak; dan (4) Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dapat berupa pemberian kompensasi materiil dalam berbagai model, salah satunya adalah bentuk specific performent, di mana salah satu pihak atau kedua belah pihak melakukan perbuatan hukum tertentu untuk memulihkan keadaan akibat kerugian yang diderita.

This dissertation has several problems to answer, namely (1) whether the pacta sunt servanda can be excluded from the parties in the government contract?; (2) what criteria must be fulfilled so that pacta sunt servanda can be excluded by the parties in the government contract?; (3) How is the juridical formulation of pacta sunt servanda on the government contract in the future; and (4) How is the legal protection of each parties from termination of government contract? This type of dissertation research is normative research, which uses four approaches namely statute approach, historical approach, conceptual approach, and philosophical approach. The source of research information is obtained from primary legal sources and secondary legal sources. The technique of gathering research information sources was obtained through the study of legal documents which were then analyzed by content analysis techniques and comparative technical analysis. Analysis of information sources and conclusions is carried out by using the method of legal reasoning in deduction so that answers to problems are obtained as legal issues formulated The results of the dissertation reveal that (1) Remembering that the government contract has the main purpose of carrying out public interests and at the same time adheres to the positive legal norms prepared to support the implementation, so that pacta sunt servanda have possibilities to exclude; (2) Government contracts are no longer in a rigid condition when compared to private contracts, the evolution of substance and procedures in government contract requires several criteria to be excluded from the principle of pacta sunt servanda whenever (a) price adjustment, (b) multi years of contracts and (c) obligations to parties to interpret the value of rights and obligations equally; (3) In the future, in order to guarantee the legal justice of the parties, the government contract should be carried out based on the theory of contract efficiency; and (4) Legal protection against the injured party can be in the form of material compensation in various models, one of which is a form of specific performance, in which one party or both parties perform certain legal actions to restore the situation due to losses suffered.

Kata Kunci : Pacta Sunt Servanda, Kontrak Berdimensi Publik