TINJAUAN HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DILIHAT DARI SISTEM HUKUM ACARA INDONESIA

VERI ANTONI, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H. M.S; Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li.; Prof. Dr. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M

2019 | Disertasi | DOKTOR ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam ketentuan hukum acara dalam UU No. 5 Tahun 1999 beserta peraturan pelaksana termasuk penanganan perkara kartel ditinjau dari sistem hukum acara Indonesia dan perbaikan-perbaikan apakah yang perlu dilakukan dalam rangka perubahan undangundang persaingan usaha dengan memperhatikan sistem hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dilihat dari cara pendekatannya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif dan eksploratif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui penelitian bahan kepustakaan (data sekunder) yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Untuk mendukung dan memperdalam data sekunder yang telah diperoleh tersebut, dilakukan juga wawancara mendalam (deep interview) dengan para Narasumber. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan, pertama, permasalahan yang terdapat dalam ketentuan hukum acara dalam UU No. 5 Tahun 1999 beserta peraturan pelaksana adalah pengaturannya yang tidak lengkap dan tuntas, baik dalam tingkat penangganan perkara di KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), penangganan perkara di Pengadilan (Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung). Pengaturannya pun juga tidak mengintegrasikan dengan salah satu sistem sistem hukum acara yang berlaku di Indonesia (hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan hukum acara administrasi negara) sehingga membuka ruang interpretasi yang luas. Khusus terkait dengan penanganan perkara kartel, sistem hukum Indonesia belum mengakui keberadaan indirect evidence sebagai alat bukti, belum diaturnya ketentuan consent decree dan leniency program, serta nilai sanksi denda administratif yang tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Kedua, hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka perubahan hukum acara persaingan usaha Indonesia adalah mengintegrasikan UU No. 5 Tahun 1999 dengan sistem hukum acara yang berlaku di Indonesia, memperbaiki ketentuan tata cara penanganan perkara di KPPU dengan memperhatikan prinsip-prinsip due process of law, dan mengatur keberadaan lembaga peradilan (Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung RI), baik sistem hukum acara yang berlaku dan mekanisme beracara secara memadai. Khusus terkait penangganan perkara kartel, hal yang perlu dilakukan adalah mengatur indirect evidence sebagai alat bukti, consent decree, leniency program, dan mengubah nilai sanksi denda administratif berdasarkan persentase nilai penjualan selama periode kartel, serta mengatur joint investigation antara dengan Kepolisian RI sebagai penyidik.

This study aims to analyze on whether the provisions of procedural law in Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition ("Law No. 5 of 1999") along with the implementing regulations including whether the handling of cartel cases are in line with the Indonesian procedural law system and what improvements need to be made in relation to procedural law, including in handling cartel cases by taking into account the prevailing legal system in Indonesia. Looking from the approach, this research is a normative legal research, which is descriptive and exploratory. Normative legal research is legal research conducted through the study of library materials (secondary data) consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, which are relevant to the issues discussed. To support and deepen the secondary data that has been obtained, also conducted in-depth interviews with the interviewees. From the results of the study it was concluded, first, the problems contained in the procedural law provisions in Law No. 5 of 1999 along with implementing regulations are incomplete, both in the level of case examination at KPPU (Business Competition Supervisory Commission), case examination at the Court (District Court and Supreme Court). The regulation also does not integrate with any of the existing procedural legal systems in Indonesia (civil procedural law, criminal procedural law, and state administrative procedural law), thereby opening up a broad interpretation space. Specifically related to the examination of cartel cases, the Indonesian legal system has not recognized the existence of indirect evidence as an evidence, the regulatory decree and leniency program have not been regulated, and the administrative sanctions are no longer in accordance with current conditions. Second, the things that need to be done in order to change the Indonesian business competition law is to integrate Law No. 5 of 1999 with the procedural law system in force in Indonesia, improving the provisions on the procedure for handling cases in the KPPU with due regard to the principles of due process of law, and regulating the existence of judicial institutions (the District Court and the Supreme Court of the Republic of Indonesia), both the applicable procedural system and adequate legal mechanism. Specifically related to cartel case subscription, what needs to be done is to regulate indirect evidence as evidence, consent decree, leniency program, and change the value of administrative sanctions based on the percentage of sales value during the cartel period, as well as regulate joint investigation between the Indonesian Police as investigators.

Kata Kunci : Hukum Acara, Persaingan Usaha, dan Kartel